Warga Baluwarti Dukung Sinuhun Tersinggung Gusti Moeng, Siap Ajukan Sertifikat

Warga Baluwarti Dukung Sinuhun Tersinggung Gusti Moeng, Siap Ajukan Sertifikat

613

Dari pertemuan kemarin ada arah positif. Jadi, kami siap mem-back up Sinuhun. ” Hammi Mujadid Irsyad | Warga RT 2 RW V Baluwarti

BERI KETERANGAN-Sinuhun Pakubuwono XIII (duduk kiri) dan Mahapatih Keraton Kasunanan Surakarta K.G.P.H. Panembahan Agung Tejo Wulan (duduk  kanan) saat meberi keterangan kepada wartawan di Sasono Putro Keraton  Kasunanan Surakarta, Selasa (27/8). Joglosemar|Budi Arista Romadhoni
BERI KETERANGAN-Sinuhun Pakubuwono XIII (duduk kiri) dan Mahapatih Keraton Kasunanan Surakarta K.G.P.H. Panembahan Agung Tedjowulan (duduk kanan) saat memberi keterangan kepada wartawan di Sasono Putro Keraton Kasunanan Surakarta, Foto diambil Selasa (27/8). Joglosemar|Budi Arista Romadhoni

PASAR KLIWON- Pertemuan Sinuhun Paku Buwono (PB) XIII dengan warga Baluwarti pada Kamis (29/8) malam di Ndalem Purwadiningratan dinilai mampu membawa angin segar di masyarakat. Pasalnya, selama ini warga menilai komunikasi antara pihak Keraton Surakarta tersendat.

Menurut salah satu warga, Hammi Mujadid Irsyad, pada masa PB XII hubungan antara keraton dan warga sekitar lebih hangat. Sementara, beberapa tahun belakangan kondisi sudah berubah drastis.

“Dulu saat Pangageng Parentah Keraton dipegang Gusti Dipo (GPH Dipokusumo) semua hal bisa dirembuk baik. Tetapi belakangan ini apa-apa jadi sulit. Namun, dari pertemuan kemarin ada arah positif. Jadi, kami siap mem-back up Sinuhun, ” kata warga RT 2 RW V itu, Jumat (30/8).

Dia mencontohkan, soal balik nama untuk pemegang palilah (pemberian) tidak diperkenankan lagi. Padahal, hak itu diturunkan kepada anak, cucu atau saudara sendiri. Sebelumnya hal itu bisa dilakukan dengan proses mudah dan cepat.

Keraton, lanjut dia, juga melarang warga Baluwarti untuk membangun rumahnya. Namun, tidak pernah dijelaskan apa yang menjadi dasarnya. Hammi mengatakan, renovasi rumah diperlukan mengingat kondisi bangunan yang sudah tidak layak.

“Setidaknya pembangunan tiga rumah warga terpaksa dihentikan karena dilarang keraton. Selama ini status bangunan masih mager sari, tetapi seharusnya bukan jadi alasan pelarangan. Itu kami sampaikan ke Sinuhun dan beliau mengizinkan pembangunan diteruskan,” ungkap legislator di DPRD Kota Surakarta itu.

Hammi menyebut, kondisi tersebut membuat warga tak nyaman lagi. Mereka pun bersiap mengajukan sertifikat hak milik (SHM) ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Apalagi, selama ini warga sudah melaksanakan kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Dari sisi adat ini memang tanah palilah, tetapi dari sisi agraria statusnya adalah tanah negara. Kalau merujuk aturannya, tanah agraria yang sudah dikuasai setidaknya 20 tahun bisa diajukan menjadi SHM. Banyak warga yang sudah mempersiapkan berkas-berkas pengajuannya,”kata dia.

Sementara Ketua RW I Baluwarti M Husni mengatakan, warga tersinggung dengan sikap GKR Wandansari Koes Moertiyah (Gusti Moeng) yang mengusir warga saat halal bihalal , Senin (26/8) lalu.

Dia menambahkan, selama ini warga tak pernah memihak salah satu kubu keraton. Tetapi pernyataan keluarga keraton tersebut justru membuat opini warga berubah. “Beliau bilang, mager sari ora usah neka-neka. Padahal, ayah dan ibu saya lahir di sini dan menjadi abdi dalem. Kami juga nguri-uri budaya keraton. Meski mager sari kami siap membantu bot repotnya keraton. Kalau seperti itu membuat kami tersinggung,” kata dia.

Ditemui terpisah, menantu PB XII yang juga suami GKR Koes Moertiyah, KP Eddy Wirabhumi tidak mempermasalahkan adanya pertemuan antara PB XIII dengan warga Baluwarti. Namun ia menekankan, yang terpenting Sinuhun tidak memprovokasi warga serta tidak ada kepentingan tersembunyi, misalnya menyangkur pertanahan.

“Tidak masalah Sinuhun ketemu dengan warga asal tidak memprovokasi warga tidak apa-apa. Silahturahmi itu kan baik tapi kalau itu untuk memprovokasi jelas sangat disayangkan sekali,” ujar Eddy, Jumat (30/8).

Menurutnya, kalau pertemuan itu ada kepentingan tersembunyi misalnya menyangkut masalah pertanahan, tentu itu harus dibicarakan. “Raja menjanjikan ke warga itu jelas kurang pas, karena keberadaan keraton ini bukan miliknya raja tapi semua. Sejauh ini kami berhenti sejenak sambil menunggu proses hukum yang terjadi selesai dulu,” imbuhnya. Dini Tri Winaryani | Ari Welianto

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR