Yu-Ro Resmi Nonaktif Dari Pimpinan DPRD

Yu-Ro Resmi Nonaktif Dari Pimpinan DPRD

268
Deklarasi Yu-Ro
Deklarasi Yu-Ro

KARANGANYAR—Pasangan calon bupati (Cabup)-calon wakil bupati (Cawabup) Juliyatmono-Rohadi Widodo (Yu-Ro) resmi nonaktif dari pimpinan DPRD Karanganyar per Rabu (14/8) kemarin. Pengumuman nonaktif keduanya disampaikan oleh Ketua DPRD Karanganyar, Sumanto saat sidang paripurna di Gedung DPRD.

“Berdasarkan keputusan dari gubernur dan juga keputusan KPU, yang bersangkutan, Juliyatmono dan Rohadi resmi nonaktif terhitung mulai tanggal 14 Agustus. Penonaktifan ini akan berlangsung hingga Pilbup Karanganyar usai,” kata Sumanto.

Sumanto menjelaskan, karena nonaktif untuk sementara posisi keduanya yang merupakan wakil ketua DPRD dibiarkan kosong. Tetapi jika nantinya dari partai pengusung Yu-Ro yakni Partai Golkar dan PKS berniat untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Juliyatmono dan Rohadi Widodo, bisa mengajukannya ke pimpinan DPRD.

“Dengan keputusan yang ditandatangani gubernur ditambah dengan pasal-pasal yang mendukung, apabila partai politik yang bersangkutan ingin mengisi jabatan pimpinan sebagai pelaksana tugas atau ditetapkan, kami siap untuk menetapkannya,” jelas Sumanto.

Terkait syarat-syarat untuk pengganti posisi Juliyatmono dan Rohadi Widodo, Sumanto menyerahkan sepenuhnya kepada partai politik yang bersangkutan. Tapi tentu saja syaratnya tidak seperti saat penggantian antarwaktu (PAW). “Untuk penggantian definitif itu merupakan kewenangan gubernur, tapi kalau hanya Plt (Pelaksana Tugas) cukup dari pimpinan DPRD,” lanjutnya.

Sementara, untuk sejumlah fasilitas yang selama ini digunakan oleh keduanya, menurut Sumanto, otomatis akan dikembalikan. Tetapi, untuk kepastiannya sepenuhnya kewenangan dari Sekretaris Dewan (Sekwan). “Kalau untuk fasilitas seperti mobil dan fasilitas lain langsung tanya Pak Sekwan saja,” tandas Sumanto.

Terpisah, Plt Sekwan Sujarno mengatakan sejak dinonaktifkan dari jabatan wakil ketua DPRD, status keduanya menjadi anggota DPRD biasa. “Untuk fasilitas serta tunjangan, otomatis dihentikan. Tetapi untuk kendaraan dinas masih diperbolehkan hingga satu bulan ke depan,” terangnya. Ari Purnomo

BAGIKAN