JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen Dugaan Manipulasi Data K2: Dinas Pendidikan Telusuri Saksi, BKD Tunggu Juknis

Dugaan Manipulasi Data K2: Dinas Pendidikan Telusuri Saksi, BKD Tunggu Juknis

1008
BAGIKAN
CEK PENGUMUMAN- Sejumlah honorer K2 saat berdesakan mengecek pengumuman hasil resmi seleksi K2 yang dipampang di papan pengumuman BKD Sragen, Senin (17/2). Wardoyo
CEK PENGUMUMAN- Sejumlah honorer K2 saat berdesakan mengecek pengumuman hasil resmi seleksi K2 yang dipampang di papan pengumuman BKD Sragen, beberapa waktu lalu. Wardoyo

SRAGEN—Dinas Pendidikan Sragen akan menelusuri saksi-saksi untuk mendeteksi kebenaran data honorer kategori 2 (K2) baik yang lolos CPNS maupun yang tidak. Sementara, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mengaku masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) terkait pelaksanaan verifikasi data K2.

“Jadi nanti kami nggak hanya berpegang pada data dasar dari BKD atau berkas dokumen dari K2 semata. Tapi tetap akan kami tempuh metode tersendiri lewat saksi-saksi dan data-data di lapangan yang bisa memperkuat, apakah honorer itu benar-benar memenuhi syarat atau tidak,”  ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Sragen, Endang Handayani melalui Sekretaris Dinas (Sekdin), Darmawan, Selasa (25/3).

Menurutnya, jika hanya mendasarkan pada dokumen semata, maka mayoritas diyakini tidak akan bermasalah. Lewat saksi yang tahu kondisi instansi atau sekolah pada tahun 2004-2005 atau tahun sebelumnya, maka akan bisa dideteksi apakah honorer K2 itu benar-benar bekerja tahun tersebut atau memanipulasi data agar bisa masuk K2. Untuk verifikasi baru akan dilakukan setelah menerima data dasar dari BKD berupa dokumen berisi 1.792 honorer yang oleh BKD diklaim sebagai database K2 pendataan 2005.

“Sesuai arahan BKD, data dasar itu nanti akan jadi acuan awal untuk verifikasi. Kalau di luar 1.792 itu harus dicoret. Tapi kita tidak akan gegabah dan semua data tetap akan kita verifikasi dan kroscek ke lapangan, sehingga yang tidak memenuhi syarat akan ketahuan dan langsung kita coret,” terangnya.

Terpisah, Kepala BKD Sragen, Suwandi melalui Kabid Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian, Suprayitno mengatakan data dasar K2 itu memang tidak mutlak jadi acuan, namun hanya jadi satu pertimbangan bagi Satker untuk melakukan verifikasi. Akan tetapi, soal teknis dan bagaimana metode verifikasi di lapangan, hal itu wewenang penuh dari Satker. Hanya saja, ia menekankan Satker memang harus cermat dalam verifikasi, mengingat surat pernyataan dari pimpinan Satker juga akan dilampirkan pada surat usulan pemberkasan K2 dari bupati ke BKN.

“Untuk verifikasinya kapan dimulai, kami juga masih nunggu Juknis dari BKN serta Kemenpan-RB. Tapi harapannya sambil menunggu itu, Satker bisa melakukan pengumpulan data dulu atau pra verifikasi dulu di lapangan,” tandasnya. Wardoyo