JOGLOSEMAR.CO Berita Utama 1.100 Kapal Ikan di Indonesia Bakal Diaudit

1.100 Kapal Ikan di Indonesia Bakal Diaudit

261
BAGIKAN
Kapal nelayan asing ditenggelamkan di wilayah Laut Natuna, Anambas, Kepri, Jumat (5/12). Sebanyak tiga kapal milik nelayan asal Vietnam yang tertangkap sedang mencuri ikan ditenggelamkan dengan cara diledakkan oleh personil Pasukan Katak TNI AL. ANTARA FOTO/Joko Sulistyo
Kapal nelayan asing ditenggelamkan di wilayah Laut Natuna, Anambas, Kepri, Jumat (5/12/2014). Sebanyak tiga kapal milik nelayan asal Vietnam yang tertangkap sedang mencuri ikan ditenggelamkan dengan cara diledakkan oleh personil Pasukan Katak TNI AL. ANTARA FOTO/Joko Sulistyo

JAKARTA – Tim Satgas Pemberantasan Illegal Fishing akan mengaudit ribuan kapal yang beroperasi di Indonesia. Keabsahan izin operasional para kapal, termasuk perusahaan yang menaunginya akan dicek, apakah sesuai dengan peraturan yang ada.

Ketua Satgas Mas Achmad Santosa mengatakan, tim terdiri gabungan berbagai institusi, seperti Ditjen Hubungan Laut Kemenhub, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Pajak, PPATK dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Tim akan bekerja paling lambat sampai April 2015.

“Total kapal yang akan dilakukan assessment kurang lebih 1.132 kapal dengan rincian yang beroperasi di wilayah timur 865 dan wilayah barat 267. Keseluruhan kapal ini dimiliki oleh kurang lebih 189 perusahaan,” kata Ota, panggilan sapaan Mas Achmad Santosa, Senin (9/2/2015).

Ota merinci, tim ini akan melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan izin-izin yang dimiliki, tingkat kepatuhan pemegang izin terhadap seluruh kewajiban yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan dan jenis pelanggaran hukum yang kerap dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut.

Rekomendasi dari assessment ini akan dibagi ke dalam dua tingkatan, yakni rekomendasi pada tingkatan individu perusahaan dan rekomendasi di level kebijakan. Di level kebijakan ini sangat terbuka kemungkinan akan dikembangkan kebijakan terkait penertiban pelabuhan-pelabuhan khusus (pelsus) perikanan swasta yang jumlahnya ratusan tersebar di wilayah barat dan timur.

“Saat ini pelsus/tersus tersebut luput dari pengawasan regulator, dan pola pemberdayaan masyarakat nelayan dalam kaitannya dengan keberadaan perusahaan-perusahaan besar penangkapan/pengusahaan ikan,” terangnya.

Detik