JOGLOSEMAR.CO Berita Utama 20 Hari Kapolri Harus Dilantik, Menteri Pratikno: Tak Ada Ketentuan

20 Hari Kapolri Harus Dilantik, Menteri Pratikno: Tak Ada Ketentuan

193
BAGIKAN
Komjen Budi Gunawan | lensaindonesia.com
Komjen Budi Gunawan | lensaindonesia.com

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara Pratikno memastikan tidak ada ketentuan yang mewajibkan Presiden harus melantik calon Kepala Kepolisian RI dalam waktu 20 hari setelah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

“Nggak ada ketentuan untuk Presiden harus melantik. 20 hari itu kan ketentuan bahwa jika DPR tidak merespons usulan Presiden, maka dianggap menyetujui, tapi kan bukan sebaliknya,” kata Pratikno di Istana Negara, Selasa (3/2/2015).

Pratikno juga membeberkan alasan sikap Presiden yang hingga kini belum memutuskan nasib Komjen Budi. “Di satu sisi sudah disetujui oleh DPR, di sisi lain yang bersangkutan menghadapi permasalahan hukum. Dilema antara masalah politik dan hukum ini yang harus dicari solusinya,’ kata Pratikno.

Pada Senin kemarin Dewan Perwakilan Rakyat mengkaji batas waktu bagi Presiden Joko Widodo untuk melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, bila menurut Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI, maka Presiden memiliki waktu 20 hari sejak surat diajukan ke DPR.

Presiden Jokowi mengajukan nama Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri pada 15 Januari 2015. Menurut Fahri 20 hari dari tanggal pengajuan tersebut adalah Rabu (4/2/2015) lusa.

“Ini kan ada persoalan karena UU Kepolisian menyebut harus dilantik dalam 20 hari. Karena surat persetujuan dikirim 15 Januari, jadi jatuh tanggal 4 Februari. Apa keputusan hukum kira-kira kalau belum dilantik tanggal 4?‎” kata Fahri Hamzah di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/2/2015).

Moksa Hutasoit  | Detik