JOGLOSEMAR.CO Berita Utama 25 Keluarga Segera Direlokasi dari Wilayah Rawan Longsor Karanganyar

25 Keluarga Segera Direlokasi dari Wilayah Rawan Longsor Karanganyar

255
BAGIKAN
MAKIN PARAH - Warga menunjukkan tanah bantaran yang longsor di Dukuh Badran, Serenan, Juwiring, Minggu (1/12). Kondisi longsoran semakin memprihatinkan dan mengancam keselematan warga. Joglosemar/Angga Purnama
Ilustrasi: dok.Joglosemar

KARANGANYAR – Relokasi sebanyak 25 Kepala Keluarga (KK) di wilayah rawan longsor Dusun Guyon, Desa Tengklik, Tawangmangu dan Desa Plosorejo, Kerjo ditargetkan mulai berjalan awal Maret mendatang.

Kepala Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karanganyar, Nugroho mengemukakan, selepas data KK tersebut terkumpul, pihaknya akan melakukan pengecekan langsung di lokasi untuk memastikan kebenaran data.

“Dari kecamatan Tawangmangu telah menyerahkan data. Pekan depan, kita akan cek ke Dusun Guyon untuk memastikan data tersebut. Kita juga akan mengecek lokasi yang bakal ditempati apakah benar-benar aman, sebelum menyerahkan data ke Bupati. Kita harapkan awal Maret relokasi sudah berjalan,” ungkap Nugroho, kepada wartawan,Kamis (5/2/2015).

Sejauh ini, total 25 KK telah menyatakan kesediaannya untuk direlokasi. Sebanyak 15 KK diantaranya berada di Dusun Guyon dan 10 KK lainnya berada di Desa Plosorejo.

“Sebanyak 25 KK itu sudah pasti. Selanjutnya akan cek data satu per satu, supaya kroscek dengan data yang diserahkan. Jika benar bersedia harus disertakan surat pernyataan. Begitu juga sebaliknya, sehingga ketika terkena dampak bencana tidak mempersalahkan pihak lain,” sebut Nugroho.

Sementara, Pemkab Karanganyar akan mengajukan bantuan ke Pemprov Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat. Meski belum dapat dipastikan jumlahnya, namun dari Pemprov Jawa Tengah sebagaimana dikatakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo beberapa waktu lalu akan memberi bantuan Rp15 juta per KK. Sementara, dari Pemkab Karanganyar disebut-sebut akan memberikan senilai Rp10 juta.

“Jumlah totalnya berapa belum bisa dipastikan. Namun, dari BNPB kemungkinan Rp25 juta, kemudian dari dana bantuan tak terduga gubernur senilai Rp15 juta, lalu dari pemkab sekitar Rp10 juta. Kira-kira seperti itu,” urai Nugroho.

Putradi Pamungkas