JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Achmad Purnomo Nyalon Walikota Solo Tanpa Izin Rudy

Achmad Purnomo Nyalon Walikota Solo Tanpa Izin Rudy

322
BAGIKAN
Achmad Purnomo
Achmad Purnomo

SOLO – Wakil Walikota Achmad Purnomo menyatakan siap maju sebagai bakal calon Walikota Solo periode 2015-2019 dari PDI Perjuangan. Namun karena kesibukan kedinasannya, dia baru akan mengambil formulir pendaftaran pada Rabu (11/2).

“Kalau saya mau mencalonkan, pasti lewat PDIP, karena memang saya kader partai. Pendaftarannya masih seminggu kan ? Ya nanti Rabu saja saya ambil formulir ke sana. Tinggal diisi dan dikembalikan secepatnya,” kata Purnomo, usai mendampingi Walikota dalam rapat paripurna, di Graha Paripurna DPRD Kota Solo, Senin (9/2/2015).

Dia pun terlihat optimistis dan percaya diri untuk masuk dalam bursa orang nomor satu di Solo. Di usianya yang sudah 67 tahun itu dia siap kembali mengabdikan dirinya untuk melayani masyarakat.

“Saya ini sudah nggak punya tanggungan apa-apa. Anak juga sudah besar-besar. Memang ini saatnya untuk mengabdi di masyarakat. Keluarga juga merestui semua,” katanya.

Dia pun merasa tak perlu meminta pertimbangan FX Hadi Rudyatmo (Rudy), selaku Walikota sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP. Menurutnya, Rudy justru mendorong seluruh kader untuk tampil dan ambil bagian dalam pesta demokrasi tersebut.

“Pak Rudy itu selalu menyampaikan agar semua kader berani maju. Jadi, saya kira tak perlu minta restu, karena Pak Rudy sendiri yang mendorong,” tambahnya.

Sementa Rudy pun kembali menyatakan tak berminat mendaftarkan diri. Namun, sebagai kader partai, dia pun siap ditugaskan dimana pun.

“Kalau dari penjaringan internal ternyata saya ditugaskan, ya siap saja. Tapi dari dulu saya memang nggak daftar. Beda kalau diusulkan dari partai, ya tetap siap,” kata dia.

Sekretaris DPC PDIP Teguh Prakosa mengatakan, semua Balon Walikota dan Wawali harus melalui mekanisme pendaftaran yang telah ditetapkan. Namun, bisa saja yang bersangkutan tak datang langsung atau didaftarkan pihak lain.

“Tidak ada perbedaan kader atau dari masyarakat. Incumbent atau bukan, semua harus mendaftar. Berkas itu yang nantinya dibawa untuk mendapat rekomendasi dari DPP. Namun, soal cara mendaftarnya bisa langsung atau diwakilkan. Yang penting syarat lengkap,” kata dia.

Dini Tri Winaryani