JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Anggaran Pilkada Solo Diperkirakan Masih Kurang Rp 11,8 Miliar

Anggaran Pilkada Solo Diperkirakan Masih Kurang Rp 11,8 Miliar

201
BAGIKAN
Ilustrasi
Ilustrasi

SOLO- Pemkot Surakarta belum berencana mengajukan kekurangan anggaran Pilkada 2015 sebesar Rp 11,8 miliar. Pihaknya memutuskan untuk menunggu jadwal yang dikeluarkan KPU terlebih sebelum mengajukan anggaran.

Seperti yang kita ketahui APBD 2015 hanya menganggarkan dana Rp 7 miliar untuk Pilkada nanti. Angka itu diasumsikan untuk satu kali putaran.

Namun, berdasarkan analisa dan perhitungan dari KPU Solo, total dana yang dibutuhkan untuk pesta demokrasi tingkat kota sebesar RTp 17,7 miliar.

Angka itu nantinya untuk mengantisipasi jika Pilkada Solo dilakukan sebanyak dua kali putaran.

Ditemui di ruang kerjanya, Selasa (24/2/2015), Walikota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo mengaku belum memutuskan apakah akan menambah anggaran Pilkada di APBD Perubahan 2015 atau tidak.

“Belum. Kita masih menunggu jadwal yang dikeluarkan KPU. Kan tahapannya dimulai baru Mei nanti,” katanya

Apalagi, dalam Undang Undang (UU) Nomor 1 tahun 2015 tentang Pilkada dijelaskan jika pemenang Pilkada nanti adalah yang memperoleh suara terbanyak. Hal itu bisa ditafsirkan jika Pilkada nanti hanya satu kali putaran.

“Ya kan batas kemenangan di Pilkada hanya nol persen. Jadi kan hanya satu kali putaran,” ujarnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Solo, Budi Suharto menegaskan pemangkasan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada 2015 dari Rp 18,8 miliar menjadi Rp 7 miliar didasarkan pada asumsi satu kali putaran.

Meski demikian, pihak KPUD Solo mengklaim anggaran tersebut tidak cukup dan butuh tambahan dana.

Budi menegaskan anggaran tersebut dinilai cukup. Ditambah lagi dengan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) dana KPUD 2014 yang belum digunakan. Dengan demikian, setelah berkomunikasi dengan Walikota akhirnya sepakat mengajukan angka Rp 7 miliar.

“Asumsi kami Pilkada hanya satu kali putaran. Sehingga dari pengajuan Rp 18,8 miliar kami pangkas menjadi Rp 7 miliar. KPUD juga masih memiliki sisa anggaran tahun ini,” kata dia.

Murniati