JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Anggota Polsek Plupuh Diduga Menipu Korbannya Hingga Rp 2 Miliar

Anggota Polsek Plupuh Diduga Menipu Korbannya Hingga Rp 2 Miliar

569
BAGIKAN
ilustrasi
ilustrasi

SRAGEN– Polres Sragen menyatakan siap memecat Brigadir Joko Sambodo (44), anggota Polsek Plupuh yang sudah ditahan akibat diduga terlibat kasus dugaan percaloan CPNS mengatasnamakan Dirjen Lapas Kemenkum HAM RI dengan meraup hampir Rp 2 miliar dari belasan korban. Sementara, pihak penyidik memastikan sudah menuntaskan berkas pemeriksaan dan menyita lebih dari 30 dokumen berupa kuitansi dan bukti perjanjian dari tangan tersangka.
“Kita tidak akan tedheng aling-aling dan siap memecatnya. Dan sejak awal selalu kami tekankan kepada anggota, kalau sampai tersandung hukum apalagi pidana dan vonis pengadilan lebih dari satu tahun, mau tidak mau pecat itu adalah konsekuensinya,” papar Kapolres Sragen, AKBP Dwi Tunggal Jaladri melalui Wakapolres Kompol Yudy Arto Wiyono, Rabu (25/2/2015).
Ia mengungkapkan komitmen Polres Sragen memang sudah bulat untuk tidak menolerir segala bentuk pelanggaran personel, apalagi pelanggaran pidana. Sebab aturan sudah menggariskan, personel yang melanggar pidana dan divonis pengadilan minimal 1 tahun, maka tidak ada sanksi lain kecuali diberhentikan dengan tidak hormat alias dipecat dari korps. Setelah menjalani sidang peradilan umum, yang bersangkutan akan diproses sanksinya melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) di internal Polri.
Pihaknya juga memastikan Polres tidak akan mengintervensi atau melakukan pertimbangan apapun mengingat perbuatan tersangka sudah mencoreng citra Polres dan juga merugikan masyarakat. Meski demikian, Polres nantinya juga tetap akan mengupayakan bantuan hukum kepada tersangka saat menghadapi persidangan nanti.
Lebih lanjut, Yudy menekankan agar kasus tersebut menjadi pembelajaran bagi semua anggota agar tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan, apalagi sampai tindak pidana. Karena selain berhadapan dengan sanksi hukum, maka semua pelanggaran pidana juga akan berhadapan dengan sanksi berat di internal korps.
Sementara, Kasat Reskrim AKP Windoyo menyampaikan tim sudah menyelesaikan pemeriksaan terhadap tersangka dan menyita puluhan dokumen sebagai barang bukti. Dokumen yang disita itu terdiri dari kuitansi penyerahan uang dari banyak tahapan dan bukti dokumen perjanjian yang menyatakan kalau tidak bisa lolos CPNS maka uang akan dikembalikan utuh yang dibuat tersangka dan korban.
“Kalau 20 berkas lebih karena korbannya juga banyak. Apalagi untuk kuitansi yang dibuat ke satu korban saja bisa sampai ada 3 kuitansi. Karena penyerahan uangnya itu tidak sekaligus tapi bertahap. Nah, setiap penyerahan itu dibuatlah kuitansi. Bahkan, ketika tahap pertama sudah gagal, pelaku minta uang lagi dan dibuat kuitansi lagi,” jelasnya.
AKP Windoyo menambahkan sejauh ini dari dari sekitar 9 korban yang resmi melapor, ada sebagian yang uangnya sudah dikembalikan oleh pelaku. Namun sebagian lainnya belum dikembalikan. Ia memastikan pihaknya akan menuntaskan proses tersebut, namun berharap masyarakat juga tidak salah persepsi bahwa proses hukum yang dijalankan polisi bukan untuk menekan tersangka agar mengembalikan uang kepada korbannya.
Wardoyo