JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Antisipasi Banjir, Pemkot Solo Minta Warga Bantaran Bersedia Direlokasi

Antisipasi Banjir, Pemkot Solo Minta Warga Bantaran Bersedia Direlokasi

229
BAGIKAN
Warga melintas di tanggul Urban Forest Pucang Sawit Solo. Area Urban Forest banjir terkena luapan Sungai Bengawan Solo, Selasa (10/02/2015)_Foto_Maksum N F
Warga melintas di tanggul Urban Forest Pucang Sawit Solo. Area Urban Forest banjir terkena luapan Sungai Bengawan Solo, Selasa (10/02/2015)_Foto_Maksum N F

SOLO- Guna mengantisipasi musibah banjir, para warga yang mendiami kawasan bantaran di lahan Hak Milik (HM) diminta segera mau direlokasi. Pemkot menghimbau kepada warga untuk segera mengurus administrasi pertahanan sehingga bisa terhindar dari musibah tersebut.

Seperti yang kita ketahui, Kamis (19/2) sekitar 3.000 warga di sembilan kecamatan harus mengungsi karena rumahnya terendam banjir. Sebagian di antaranya adalah warga yang harusnya dipindah lantaran mendiami area bantaran.

Wawali Surakarta, Achmad Purnomo mengaku selama ini sudah melakukan sosialisasi kepada warga bantaran untuk segera pindah. “Kami terus menghimbau kepada warga bantaran untuk segera pindah. Kalau tidak, nanti bisa kebanjiran terus,” harapnya, akhir pekan lalu.

Sementara itu, Kabid Pemberdayaan Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Bapermas P3AKB) Surakarta, Sukendar Tri Cahyo Kemat menyatakan dari 277 bidang lahan yang ada, bari 193 yang sudah terelokasi. Artinya, masih ada 84 bidang lahan HM yang masih digunakan sebagai tempat tinggal warga.

“Sejak dimulai 2012, sudah ada 277 petak lahan yang terdaftar dalam program relokasi tanah HM. Kami baru bisa menuntaskan relokasi terhadap 193 bidang diantaranya, lantaran prosesnya memang dilakukan bertahap,” jelasnya.

Lebih lanjut, tahun ini pihaknya mendapatkan alokasi dana dari APBD 2015 untuk program relokasi HM sebesar Rp 3 miliar. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk relokasi dan pembebasan 10 bidang tanah bantaran HM.

Hanya saja, pihaknya mengaku kesulitan dalam melaksanakan relokasi. Pasalnya, sebagian pemilik tanah belum mengurus administrasi agraria. Di antaranya status tanah warisan yang sudah dibagi-bagi maupun tanah yang sudah hasil jual beli.

Disinggung tentang nilai ganti ruginya, Pemkot tidak menitikberatkan pada sisi Nilai Jual Objek Pajak (JOP)-nya saja. Melainkan menggunakan tim appraisal (penaksir). Hal itu dilakukan lantaran dana yang dipakai untuk relokasi berasal dari uang negara. Bagi warga yang mau direlokasi, Pemkot menghargai tanahnya sebesar Rp 500.000/meter persegi dan bangunannya Rp 8,5 juta.
“Masalahnya di administrasi pertanahan. Dari 10 bidang tanah yang kami targetkan selesai, baru ada empat yang sudah bisa diurus. Nantinya, akan dilegalkan dengan penerbitan Surat Keputusan (SK) Walikota,” katanya lagi.

Murniati