JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Awal Maret, BPJS Karanganyar Mulai Diberlakukan

Awal Maret, BPJS Karanganyar Mulai Diberlakukan

362
BAGIKAN

bpjs kesehatanKARANGANYAR – Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ditargetkan dapat mulai berjalan pada awal Maret mendatang. Untuk itu, para perangkat desa Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan dihimbau agar segera mendaftarkan keikutsertaannya dalam program tersebut.

Kepala Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan Setda Karanganyar, Sunarno mengemukakan, apabila proses pendaftaran segera diselesaikan bulan ini, maka manfaat BPJS tersebut dapat segera dinikmati. Sebagaimana diketahui, peserta PBI diantaranya kepala desa (kades), sekretaris desa (sekdes), kepala urusan (kaur) dan kepala dusun (kadus).

“Program tersebut diharapkan dapat berjalan Maret nanti. Mulai tahun ini, jaminan kesehatan perangkat desa akan ditutup oleh BPJS tersebut,” ungkap Sunarno, Kamis (12/2/2015).

Melalui program tersebut, BPJS Kesehatan akan menanggung sebanyak lima orang anggota keluarga perangkat desa. Mereka berhak menikmati layanan, salahs atunya kamar perawatan kelas II yang sepenuhnya akan ditanggung oleh BPJS kesehatan.

Lebih lanjut, iuran kepesertaan program bagi perangkat desa maupun pihak yang bekerja di bawah lembaga pemerintah non PNS yakni sebesar lima persen dari gaji bulanan. Tiga persen diantaranya akan dibayar oleh pemberi kerja, sedangkan dua persen sisanya dibayar oleh peserta. Ketentuan tersebut telah tertuang dalam dilandasi Perpres No 111/2013 tentang Perubahan atas Perpres No 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan.

“Jadi perawatan bukan lagi di kelas III sebagaimana pendaftar pada umumnya,” sebut Sunarno.

Terpisah, Kepala Unit BPJS Kesehatan Surakarta, Hariyatni menjelaskan bahwa perangkat desa dapat memanfaatkan layanan BPJS melalui rumah sakit terdekat. Masing-masing akan mendapatkan kualitas pelayanan kesehatan BPJS yang sama, termasuk di semua RS maupun klinik mitra lainnya.

“Kualitas kamar perawatan pun bakal disesuaikan dengan kelasnya. Misalnya, perangkat desa dalam hal ini masuk kelas II. Namun bisa bisa saja naik ke kelas yang diatasnya, namun selisihnya dari tanggungan BPJS itu nanti yang harus dibayarkan sendiri oleh yang bersangkutan,” jelasnya.

Putradi Pamungkas