JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Berkumpul di Jogja, Akademisi Berikan 7 Masukan Terkait Kisruh KPK-Polri

Berkumpul di Jogja, Akademisi Berikan 7 Masukan Terkait Kisruh KPK-Polri

218
BAGIKAN
Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menyusun poster bertuliskan 'SAVE KPK' di Gedung KPK Jakarta, Jumat (23/1). Mereka menuntut Mabes Polri membebaskan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang ditangkap pihak kepolisian. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menyusun poster bertuliskan ‘SAVE KPK’ di Gedung KPK Jakarta, Jumat (23/1/2015).ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak

JOGJA – Akademisi nasional menyumbang suara terkait kekisruhan antara KPK dan Polri. Forum Rektor Indonesia, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia, sejumlah mahasiswa UGM, menyerukan kepada Presiden Joko Widodo untuk mengambil langkah cepat dan tegas terkait hal itu.

Sejumlah rektor yang hadir di antaranya Rektor UGM Prof Dwikorita Karnawati, Rektor UNY Prof Dr Rochmat Wahab, dan Rektor UNS Prof Dr Ravik Karsidi. Tak hanya itu, sejumlah guru besar dan dosen dari universitas-universitas tersebut juga hadir dan menyuarakan dukungan kepada upaya pemberantasan korupsi ini.

Terdapat tujuh poin seruan yang dibacakan oleh ‎Guru Besar Hubungan Internasional UGM Prof Dr Mochtar Masoed MA PhD. Pertama, mereka mendukung sepenuhnya janji presiden agar terikat oleh perintah konstitusi dan kepentingan rakyat.

“Karenanya kami menyerukan kepada seluruh komponen bangsa untuk mendukung janji mulia Presiden tersebut dengan tidak mengganggu kepemimpinan nasional, dan memberikan keleluasaan kepada Presiden untuk mengambil tindakan-tindakan mandiri demi kepentingan negara dan rakyat Indonesia,” seru Mochtar di Balairung UGM, Minggu (1/2/2015).

Kedua, mereka memberikan jaminan kepada Presiden bahwa sistem kepresidenan dibangun atas dasar sistem presidential yang kuat dan sistem hukum yang kokoh. Sehingga pemakzulan kepada presiden adalah hal yang tidak mendasar.

Karenanya, menurut mereka presiden dapat lebih berani dan Mandiri untuk mengambil sikap karena konstitusi dan sistem hukum melindungi presiden dari kesewenang-wenangan kepentingan segelintir golongan.

“Ketiga, kami menyerukan kepada presiden untuk mengambil langkah cepat dan tegas, terutama terkait dengan kekosongan Kapolri, agar masalah tidak berlarut-larut,” imbuhnya

Mochtar menyerukan rekomendasi Tim 9 untuk tidak melantik pejabat yang menjadi tersangka korupsi adalah bagian dari menjaga moralitas publik. Sehingga presiden sangat layak untuk mempertimbangkan agar hal tersebut segera dilakukan.

Keempat, para akademisi menyerukan kepada presiden untuk mengambil langkah cepat untuk menyelamatkan upaya pemberantasan korupsi dan lembaga yang bekerja untuk itu yakni KPK, Polri, dan Kejaksaan.

‎”Kelima, kami menyerukan kepada pekerja peradilan, khususnya dalam hal peradilan dan praperadilan untuk tidak mempermainkan hukum karena aturan hukum sudah jelas dan tegas mengatur hal-hal tersebut,” kata Mochtar.

‎Seruan keenam adalah kepada seluruh komponen bangsa untuk kembali bersatu menggalang komitmen bersama untuk kepentingan bangsa dan negara. Presiden tidak bisa bekerja sendiri. Terakhir, mereka menyerukan kepada segenap elemen pendidikan tinggi untuk berkomitmen untuk tidak memberikan ruang pada praktik-praktik penyalahgunaan wewenang di institusi masing-masing.

Sukma Indah Permana | Detik