JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Besok, Pemkab Sragen Cairkan Tunjangan Perbaikan Penghasilan

Besok, Pemkab Sragen Cairkan Tunjangan Perbaikan Penghasilan

860
BAGIKAN
Ilustrasi: Maksum Nur Fauzan
Ilustrasi: Maksum Nur Fauzan

SRAGEN– Pemkab Sragen memastikan akan mulai mencairkan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bulan Januari tahun 2015, kepada sedikitnya 6.000an PNS non guru yang ada di lingkungan Pemkab Sragen, mulai Rabu (18/2/2015) besok. Namun, pencairan TPP tersebut menuntut konsekuensi kepada semua PNS untuk melampirkan bukti lunas pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) dan yang belum lunas maka TPP akan digantung.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Sragen, Untung Sugihartono mengungkapkan , TPP yang akan dicairkan mulai hari ini adalah TPP untuk bulan Januari tahun 2015 yang totalnya diperkirakan sekitar Rp 4,6 miliar. Pembagian TPP diwacanakan memang setiap bulan dan selama setahun 2015 ini jumlah dana untuk membayar TPP sudah dialokasikan mencapai Rp 56 miliar.
“Wacananya akan kita bagikan setiap bulan dengan mekanisme pembayaran melalui bendahara masing-masing satuan kerja (Satker). Tapi sesuai dengan surat edaran (SE) dari pimpinan bahwa himbauannya semua PNS untuk lunas PBB dan melampirkan bukti pelunasan sebagai salah satu syarat untuk bisa mengambil TPP mereka,” paparnya, Selasa (17/2).
Bagi mereka yang belum lunas, maka sesuai kesepakatan, uang TPP tidak akan dicairkan dan untuk sementara akan ditahan terlebih dahulu. TPP itu baru bisa dicairkan setelah PNS yang bersangkutan sudah bisa menunjukkan bukti pelunasan tagihan PBB.
Bagi TPP yang belum bisa dicairkan, nantinya akan menjadi tanggungjawab masing-masing pimpinan Satker. Menurutnya, dana TPP untuk sebuah Satker pun juga baru bisa ditransfer oleh DPPKAD setelah ada pengajuan dari Satker dan sudah lengkap persyaratan administrasinya.
“Jadi kalau pengajuan dari Satker belum lengkap, kami juga tidak akan mentransfer dananya,” urainya.
Menurutnya, adanya persyaratan wajib lunas PBB itu dimaksudkan untuk membudayakan kepada PNS agar senantiasa taat kewajiban serta memberi teladan kepada masyarakat dengan melunasi tagihan PBB-nya. Meski ditahan terlebih dahulu, namun para PNS yang nunggak dan belum bisa melampirkan bukti lunas PBB
Mengenai kemungkinan adanya alasan PNS yang belum menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Untung mengatakan semestinya itu bukan jadi alasan. Sebab, SPTT sudah didistribusikan ke semua kecamatan sejak 19 Januari 2015 lalu dan dipastikan sudah tersebar ke wajib pajak (WP) terakhir tanggal 2 Februari. Lantas, pembayaran PBB sekarang juga bisa dilakukan tanpa harus menunggu SPPT yakni dengan menggunakan Nilai Objek Pajak (NOP) tahun lalu.
Wardoyo