JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Budi Gunawan Batal Dilantik, Jokowi Dinilai Tak Langgar UU Polri

Budi Gunawan Batal Dilantik, Jokowi Dinilai Tak Langgar UU Polri

250
BAGIKAN
Foto: Joglosemar/Kurniawan Arie
Foto: Joglosemar/Kurniawan Arie

JAKARTA – PDIP meradang setelah Presiden Jokowi memutuskan tak jadi melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Elite partai berlambang banteng moncong putih itu menyebut Jokowi melanggar UU Polri. Benarkah?

Pernyataan Jokowi melanggar UU Polri dilontarkan oleh Wasekjen PDIP Ahmad Basarah. Dalam pernyataannya, dia menyiratkan ‘keengganan’ partainya membela Jokowi terkait kapolri.

“Keputusan Presiden tersebut tentu saja akan menyulitkan posisi Fraksi PDIP sebagai fraksi partai pemerintah di DPR untuk membela kebijakan presiden Jokowi soal Kapolri tersebut, ketika ada fraksi-fraksi lain di DPR yang mengusulkan interpelasi. Karena memang secara nyata Presiden telah melanggar UU Polri,” kata Basarah lewat pesan tertulisnya, Rabu (18/2/2015) lalu.

Namun Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun tak setuju dengan Basarah. Dia merasa tak ada aturan yang dilanggar Jokowi. “Saya termasuk yang sejak awal tidak sependapat bila Jokowi dinilai melanggar UU Polri bila tidak jadi melantik BG dan mengajukan nama baru. Dalam beberapa kesempatan, saya selalu mengatakan pengangkatan (dan pemberhentian) Kapolri adalah hak prerogatif presiden yang dibatasi oleh persetujuan DPR,” kata Refly dalam pernyataan tertulisnya.

Refly mengatakan, Presiden tidak bisa disalahkan atau dianggap tidak berwenang bila tidak jadi mengangkat atau melantik nama yang telah disetujui DPR. UU Polri tidak mengatur hal ini. “Dalam pandangan saya, persetujuan DPR bersifat pasif. DPR hanya menyetujui atau tidak menyetujui calon yang diajukan. Apakah calon yang disetujui tersebut bakal dilantik atau tidak, sepenuhnya terserah Presiden sebagai bagian dari hak prerogatif,” ulas Refly.

Ahmad Toriq | Detik