JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Bupati Boyolali Ingin Pilkada Dilakukan dengan Sistem Digital

Bupati Boyolali Ingin Pilkada Dilakukan dengan Sistem Digital

243
BAGIKAN

 

ilustrasi
ilustrasi

BOYOLALI  – Bupati Boyolali Seno Samodro yang masa jabatannya akan berakhir Agustus 2015 bertekad mewujudkan keinginan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan sistem elektronik (e-voting).

“Saya akan melobi ke DPR RI agar dalam revisi undang-undang pilkada, dapat mengakomodasi sistem e-voting,” kata Seno Samodro, disela membuka acara “Sosialisasi Tentang Regulasi Pemilu Bupati” oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), di Boyolali, Rabu (4/2/2015).

Dia mengharapkan Pilkada Boyolali yang rencana digelar Desember 2015 melalui pemungutan suara dengan sistem elektronik, sehingga hasilnya akan lebih efektif, akurat, dan menghemat anggaran dibandingkan dengan cara manual.

Ia mengemukakan keanehan jika pilkada yang dilaksanakan dengan teknologi modern tersebut dilarang.

Ia mengemukakan tentang pilkada secara elektronik tetapi mekanis tidak dengan cara dalam jaringan, atau e-voting secara “off line”.

Seno Samodro menjelaskan pilkada e-voting secara “off line” tersebut, untuk mengantisipasi adanya orang yang tidak bertanggung jawab yang bisa mengacaukan hasil pemilihan, seperti kalangan “hacker”.

Bupati Seno Samodro yang masih mempunyai kesempatan satu kali lagi mencalonkan sebagai Bupati Boyolali, yakni untuk periode 2015-2020 itu, berharap Pilkada Boyolali berlangsung secara transparan dan jujur.

Namun, pada kesempatan tersebut Seno Samodro menyatakan tidak akan mencalonkan lagi.

Ia mengaku membutuhkan waktu untuk berjuang, mewujudkan pilkada secara e-voting, karena aturan saat ini tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sistem itu.

“Karena dalam aturan itu, berbunyi pemberian suara adalah mencoblos,” kata Seno Samodro.

Kendati demikian, ia tetap akan melakukan lobi untuk memasukkan sistem e-voting karena undang-undang pilkada akan segera direvisi oleh DPR.

Sosialisasi Pilkada berdasarkan Perppu Nomor 1/2014 oleh KPU Boyolali tersebut, antara lain dihadiri sekitar 100 peserta, dari perwakilan partai politik, lembaga swadaya masyarakat, para camat, dan sejumlah pejabat terkait lainnya di daerah itu.

Antara | Bambang Dwi Marwoto