JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Bupati Karanganyar Prihatin Rina Kena Vonis 6 Tahun Penjara

Bupati Karanganyar Prihatin Rina Kena Vonis 6 Tahun Penjara

465
BAGIKAN
Mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi subsidi perumahan Griya Lawu Asri Kabupaten Karanganyar, saat mengikuti sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa, di Pengadilan Tipikor Semarang, Jateng, Selasa (16/12). Dalam persidangan Rina membantah telah menerima aliran dana proyek yang dibiayai Kementerian Perumahan Rakyat. ANTARA FOTO/R. Rekotomo/
Mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi subsidi perumahan Griya Lawu Asri Kabupaten Karanganyar, saat mengikuti sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa, di Pengadilan Tipikor Semarang, Jateng, Selasa (16/12). Dalam persidangan Rina membantah telah menerima aliran dana proyek yang dibiayai Kementerian Perumahan Rakyat. ANTARA FOTO/R. Rekotomo/

KARANGANYAR – Pasca vonis yang ditetapkan terhadap Rina Iriani atas kasus penyimpangan dana subsidi perumahan Griya Lawu Asri dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Selasa (17/2/2015), kediaman mantan Bupati Karanganyar itu terlihat sepi.

 Berdasarkan pantauan di sekitar kediaman Rina di Jalan Asoka C1 Perum Jaten Permai, Jaten, Karanganyar, praktis tak ada aktivitas yang menonjol. Pintu gerbang rumah pun tertutup rapat dan tak satupun penghuni di dalamnya yang tampak.

 Menurut keterangan Yanu (25), salah seorang pegawai jasa laundry di sekitar kediaman Rina, dirinya tak mendapati adanya aktivitas dari dalam rumah tersebut. Dirinya pun mengaku amat jarang melihat kehadiran kerabat Rina untuk berkunjung ke rumah yang sempat berfungsi sebagai salon itu.

“Keluarga sudah jarang datang. Sepengetahuan saya, rumah itu sepi terus,” ungkapnya, kepada wartawan, Selasa (17/2/2015).

 Kondisi tersebut sudah terjadi sejak penahanan Rina oleh Pengadilan Tipikor Semarang beberapa waktu lalu. Yanu mengatakan, saat ini hanya ada 2 orang pembantu yang mendiami rumah itu.

 “Yang ada pembantu dan petugas jaga malam saja. Selebihnya untuk keberadaan keluarganya saya kurang tahu,” sebutnya.

 Di sisi lain, vonis yang dijatuhkan terhadap Rina mengundang simpati dan keprihatinan dari sejumlah pejabat di lingkungan pemerintahan Karanganyar. Bupati Karanganyar, Juliyatmono mengemukakan dirinya mengenal sosok Rina sebagai pribadi yang baik, punya pekerjaan yang bagus dan mobilitas tinggi.

 “Tentunya prihatin. Apalagi selama dia dikenal rajin, kita akui itu,” ujarnya.

 Juliyatmono meyakini, persoalan yang dihadapi Rina tersebut lantaran kepercayaan berlebih terhadap orang-orang terdekatnya dan kurang cermat.

 “Kami meyakini beliau pribadi tidak pernah berniat apalagi ada unsur kesengajaan terkait hal itu. Mungkin karena terlalu percaya terhadap orang yang diyakini cukup dekat dengan beliau. Ini juga menjadi pembelajaran untuk kita semua. Pemerintah harus cermat dan berhati-hati,” tandasnya.

 Senada, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Karanganyar, Sundoro yang menjabat sebagai Asisten 3 Sektretariat Daerah (Setda) Karanganyar pada era Rina, mengaku amat prihatin terhadap vonis tersebut. Ia merasa, prestasi yang ditorehkan Rina selama ini seolah sirna begitu saja.

 “Selama menjabat dan mengabdi hingga puluhan tahun, dirinya mencurahkan pikiran dan tenaga. Prestasinya cukup bagus. Tapi begitu ada prosedur yang keliru atau sesuatu yang kemudian membelit dirinya, semua itu hilang. Seolah muspro, makanya saya turut prihatin dengan kondisi bu Rina,” tuturnya.

 Di sisi lain, terkait status kepegawaian Rina, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Karanganyar, Siswanto mengemukakan pihaknya akan menantikan keputusan hitam di atas putih secara resmi. Pihaknya akan tetap mengacu pada PP No 4 Tahun 1966 yang mengatur soal permasalahan yang menyangkut keberadaan PNS.

 “Kalau tidak, nanti kita yang akan aktif. Namun pada umumnya, BKD akan mendapat tembusan dari Kejati,” jelasnya.

 Dari pemberitaan yang beredar, Rina divonis enam tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan. Rina pun diwajibkan membayar uang pengganti senilai RP 7, 8 miliar.

Putradi Pamungkas