JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Charta Politica: Lantik Budi Gunawan, Berarti Jokowi Presiden Boneka

Charta Politica: Lantik Budi Gunawan, Berarti Jokowi Presiden Boneka

208
BAGIKAN
Megawati dan Jokowi usai pemungutan suara Pilres tanggal 9 Juli lalu. Hari itu, kubu Jokowi-JK dinyatakan menang berdasarkan quick count (hitung cepat) sejumlah lembaga survei. | Antara/Widodo S Jusuf
Megawati dan Jokowi usai pemungutan suara Pilres tanggal 9 Juli lalu. Hari itu, kubu Jokowi-JK dinyatakan menang berdasarkan quick count (hitung cepat) sejumlah lembaga survei. | Antara/Widodo S Jusuf

JAKARTA– Presiden Joko Widodo dihadapkan pada dua pilihan terkait calon Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Budi Gunawan; melantik atau membatalkan. Bagi pengamat politik dari Charta Politica Yunarto Wijaya ada sejumlah dampak negatif yang akan diterima Jokowi bila melantik Komjen Budi.

Pertama, apabila tetap melantik maka Presiden Jokowi akan dicap sebagai Presiden ‘boneka’. “Kalau masih tetap melantik Budi Gunawan, itu mengecapkan (Jokowi) Presiden boneka,” kata Yunarto Wijaya di sela-sela acara rilis dan presentasi survei publik di kantor LSI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (2/2/2015).

Menurut Yunarto, Jokowi sebenarnya memiliki keberanian untuk berbeda pendapat dengan koalisi partai pengusungnya yang mendukung Komjen Budi sebagai calon Kapolri.

Sebaliknya, jika Jokowi berani menolak atau membatalkan pelantikan Komjen Budi sebagai kapolri maka itu menjadi bukti lepas dari intervensi. Saat ini menjadi waktu yang tepat bagi Jokowi untuk mempertahankan kepercayaan publik yang ada.

“Jadikan momentum itu kalau dia Presiden rakyat, Presiden semuanya, bukan KIH atau KMP. Jokowi harus dijaga bagaimana kepercayaan publik yang masih ada dipertahankan,” tuturnya.

Dampak negatif kedua jika Jokowi tetap melantik Komjen Budi adalah kepercayaan publik akan menurun secara signifikan.
“Sudah bagus saat seleksi menteri dengan KPK dan PPATK. Ini yang harusnya diterapkan juga saat kapolri,” ujarnya.

Menurut Yunarto, Jokowi harus merealisasikan janjinya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari catatan hukum termasuk koruptor.

detikNews|Hardani Triyoga