JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Dana Bantuan Relokasi Warga Guyon Tak Bisa Dialihkan Penggunaannya

Dana Bantuan Relokasi Warga Guyon Tak Bisa Dialihkan Penggunaannya

259
BAGIKAN
Teras rumah Susi Suwarni (26), warga RT 3 RW 2 Dusun Guyon tampak miring lantaran tergeser pergerakan tanah. | Putradi Pamungkas
Teras rumah Susi Suwarni (26), warga RT 3 RW 2 Dusun Guyon tampak miring lantaran tergeser pergerakan tanah. | Putradi Pamungkas

KARANGANYAR – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengisyaratkan dana bantuan untuk relokasi warga Dusun Guyon, Desa Tengklik, Kecamatan Tawangmangu tak dapat dialihkan untuk opsi pembelian lahan baru. Hal tersebut membuat harapan warga yang tak punya lahan namun bersedia direlokasi, untuk memiliki lahan baru menipis.

Sebagaimana diketahui, Ganjar beberapa waktu lalu mengutarakan niatnya untuk merelokasi belasan Kepala Keluarga (KK) di kawasan rawan longsor itu, dengan syarat memiliki lahan di lokasi lain. Sementara, empat KK lainnya yang ingin direlokasi, sampai saat ini tak memiliki lahan lain.

Ditemui membuka Muswil XVI Pemuda Muhammadiyah Jateng di Alun-Alun Karanganyar, Sabtu (7/2/2015) lalu, ia mengangguk saat ditanyakan terkait pengalihan dana untuk pembelihan lahan baru. Soal nasib mereka, Ganjar dengan tegas masih akan melakukan pembahasan lebih lanjut.

“Baru mau kita pikirkan,” ucapnya singkat, sembari berlalu dari kerumunan wartawan.

Dari 15 KK Dusun Guyon yang bersedia direlokasi ke tempat lain, empat diantaranya merupakan warga yang tidak memiliki lahan lain selain di kawasan yang kini ditempati. Sementara, sebelas KK diantaranya tak bakal khawatir sebab memiliki lahan lain. Praktis, empat KK lainnya berharap cemas lantaran berpeluang masih tertahan di di titik paling rawan longsor di Kecamatan Tawangmangu itu.

Dana bantuan berasal dari tiga sumber, yakni pemerintah pusat Rp 25 juta, pemerintah provinsi Rp 15 juta dan pemerintah kabupaten Rp 10 juta.  Kasi Ekonomi Pembangunan Desa Tengklik Sadiman mengatakan, keempat KK tersebut berharap dana bantuan pembangunan rumah dari pemerintah dapat dialihkan untuk membeli tanah.

“Meskipun mereka mengaku siap direlokasi, namun mereka bingung sebab tak punya tanah lain untuk dapat pindah. Kalau yang sudah punya memang tak masalah. Inilah yang membuat pemerintah desa kebingungan,” ujarnya.

Sementara, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karanganyar Nugroho mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan pembahasan untuk mencari solusi untuk keempat KK tersebut.

“Kalau membangun rumah kan bisa diambilkan dari sisa material bangunan lama yang ditinggalkan. Maka kami akan bahas dengan Bupati baik seperti apa,” jelasnya.

Putradi Pamungkas