JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Data Amburadul, Program Kesehatan dan Pendidikan Gratis di Solo Tak Optimal

Data Amburadul, Program Kesehatan dan Pendidikan Gratis di Solo Tak Optimal

233
BAGIKAN

MENGAMBIL PKMS GOLD--Sejumlah warga dilayani petugas saat mengambil kartu Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Solo (PKMS) di Pendhapi Gede Balaikota Solo, Senin (1/4/2013). Joglosemar/ Kurniawan Arie Wibowo
MENGAMBIL PKMS GOLD–Sejumlah warga dilayani petugas saat mengambil kartu Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Solo (PKMS) di Pendhapi Gede Balaikota Solo, Senin (1/4/2013). Joglosemar/ Kurniawan Arie Wibowo

SOLO – Pendataan yang tak valid membuat pelaksanaan program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) dan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) tak optimal. Sosialiasi yang selama ini telah disampaikan Pemkot Solo rupanya belum mampu menyasar seluruh lapisan masyarakat.

Hal itu menjadi temuan Pusat  Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Solo  bersama sejumlah mitranya saat melakukan audit sosial pada program penanggulangan kemiskinan. Hasil tersebut disampaikan dalam Diseminasi Hasil Penilaian Warga tentang Pendaftaran Warga Miskin untuk Memperoleh Layanan Pendidikan dan Kesehatan, di Hotel Indah Palace, Kamis (26/2/2015).

Audit sosial atau sering disebut penilaian warga itu dilakukan selama 10 bulan terakhir. Pada tahap pendataan hal yang menjadi objek penilahan adalah pengajuan diri dan verifikasi data. Kedua hal itu dinilai dari aspek informasi, partisipasi dan kontrol.

Anik Trimaharni, pegiat Masyarakat Peduli Pelayanan Publik Surakarta (MP3S), yang juga telibat dalam audit sosial tersebut memaparkan, pada program PKMS Gold dan BPMKS informasi soal pengajuan diri belum sepenuhnya diterima warga. Meskipun sosialisasi sudah diupayakan melalui  pertemuan-pertemuan warga. Namun, tak seluruh warga bisa berpartisipasi dalam pertemuan tersebut.

“Selain itu, kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang terbatas dalam menyampaikan sosialiasi. Jadi, ketika warga meminta informasi lebih ternyata yang menyosialisasikan tak bisa jawab,” terangnya.

Dari hasil audit sosial itu muncul tiga rekomendasi kepada Pemkot. Pertama, Pattiro meminta Pemkot melakukan pendataan rutin dengan membentuk tim independen. Tim independen ini diperlukan agar pendataan tidak direkayasa. Kedua, Pattiro mendesak Pemkot menyusun data base warga miskin. Ketiga Pattiro mendorong Pemkot menyediakan dan menggunakan media alternatif lain untuk sosialisasi.

Sementara, Staf Ahli Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan dan Kebudyaan (Menko PMK), Zakaria  mengakui persoalan data kemiskinan masih amburadul hingga saat ini. Hal ini karena tidak ada lembaga tunggal yang melakukan pendataan.

Dini Tri Winaryani