JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Dewan Syariah Desak Kota Solo Bebas Minuman Beralkohol

Dewan Syariah Desak Kota Solo Bebas Minuman Beralkohol

234
BAGIKAN
Polresta Surakarta bersama jajaran Pemerintahan Kota Surakarta memusnahkan barang bukti minuman keras hasil operasi rutin/pekat 2014, Senin (22/12/2014) di Halaman Polresta Surakarta. Dalam kegiatan ini barang bukti yang dimusnahkan yakni minuman keras jenis ciu sebanyak 1322 liter | Foto: Maksum N F
Polresta Surakarta bersama jajaran Pemerintahan Kota Surakarta memusnahkan barang bukti minuman keras hasil operasi rutin/pekat 2014, Senin (22/12/2014) di Halaman Polresta Surakarta. Dalam kegiatan ini barang bukti yang dimusnahkan yakni minuman keras jenis ciu sebanyak 1322 liter | Foto: Maksum N F

SOLO -Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) menyerahkan draft Rancangan Peraturan Daerah Antiminuman Keras dan Beralkohol pada Pimpinan DPRD,Selasa (3/2/2015). Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari penolakan Raperda Pelarangan, Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Keras atau Beralkohol (Raperda Miras) yang batal disahkan pada 2014 lalu.

“Ini bagian dari keresahan kami pada dampak miras dalam kehidupan masyarakat. Kami sempat kecewa dengan Raperda Miras yang ternyata masih mengantur distribusi dan penjualannya. Artinya keberdaaan miras masih diperbolehkan. Dalam draft Raperda ini miras bukan diatur, melainkan dilarang, ” kata Divisi Advokasi DSKS yang diwakili Abdul Rohim Ba’asyir.

Pengajuan draft Raperda pada tahun ini dinilai merupakan momentum yang tepat. Hal itu didasarkan dari Keputusan Kementerian Perdagangan yang dengan tegas melarang minimarket menjual miras. Selain itu, dalam pertemuan sebelumnya Walikota FX HAdi Rudyatmo juga menyatakan kesiapannya untuk mengajukan Raperda Antimiras.

Dalam draf yang berisi 10 pasal tersebut, DSKS mengusulkan sejumlah poin. Salah satunya yakni larangan terhadap minuman keras atau beralkohol baik dalam proses produksi, peredaran dan diperdagangkan.

Jika kedapatan barang tersebut, maka akan disita dan dimusnahkan oleh  SAtuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk selanjutnya diserahkan pada Penyidik Pegawai NEgeri Sipil Daerah (PPNSD) atau penyidik Polri.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Umar Hasyim akan membhasnya bersama PImpinan DPRD. Setelah itu, draft Raperda akan diserahkan ke Badan Pembuat Peraturan Daerah (BP2D) untuk dikaji dan dibahas.

“Kami sepakat tidak boleh ada toleransi lagi pada miras. Namun untuk proses pengajuannya, kami tawarkan pada DSKS bisa melalui Raperda luncuran dari eksekutif atau inisiatif DPRD. NAmun, semuanya tentu butuh proses untuk bisa menjadi Perda,” jelasnya.

Dini Tri Winaryani