JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Diduga Korupsi, Mantan Kades Gebang Jadi Buronan Inspektorat Sragen

Diduga Korupsi, Mantan Kades Gebang Jadi Buronan Inspektorat Sragen

502
BAGIKAN
Ilustrasi
Ilustrasi

SRAGEN– Mantan Kepala Desa (Kades) Gebang, Kecamatan Masaran berinisial PWT diburu oleh tim Inspektorat Kabupaten Sragen atas kasus dugaan korupsi pengelolaan tanah kas desa dan alokasi dana desa (ADD) tahun 2009-2013 senilai lebih dari Rp 100 juta. Pasalnya, mantan Kades yang kasusnya barusaja dilakukan ekspose oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) itu dikabarkan sudah menghilang dari rumahnya hampir sebulan terakhir.
Inspektur Inspektorat Kabupaten Sragen, Suharto mengungkapkan menyusul hasil ekspose Kejari yang menyatakan sinyalemen korupsi oleh PWT, pihaknya juga sudah menyiapkan tim khusus untuk melakukan pengusutan kasus tersebut. Pengusutan dipandang perlu lantaran obyek yang diduga dikorupsi adalah tanah kas desa serta alokasi dana desa (ADD) dan dilakukan PWT semasa menjabat sebagai Kades Gebang 2008-2013.
“Kami sudah bentuk tim khusus untuk mengusut kasus ADD dan tanah kas desa oleh mantan Kades Gebang. Timnya ada lima orang dan kemarin sudah kami layangkan surat pemanggilan kepada yang bersangkutan. Akan tetapi informasi terakhir, yang bersangkutan sudah tidak ada di rumah. Tapi akan tetapi kita cari,” papar Suharto kepada Joglosemar, Minggu (8/2/2015).
Menurutnya pemanggilan PWT sangat penting untuk kepentingan klarifikasi terkait kasus yang merugikan keuangan desa dan negara hampir ratusan juta rupiah tersebut. Selain mantan Kades, sejumlah perangkat yang mengetahui proses pelelangan tanah kas desa dan pengelolaan ADD juga akan diperiksa satu persatu.
Kendati informasinya yang bersangkutan menghilang, tim tetap akan melakukan pencarian. Menurutnya pembentukan tim itu dimaksudkan untuk memaksimalkan pengusutan terhadap mekanisme pelelangan tanah kas desa dan pengelolaan ADD selama 2009-2013 apakah resmi atau di bawah tangan.
“Kalau pelelangan tanah kas desa itu kan sudah ada aturannya, dibentuk panitia dan dilelang terbuka lalu hasilnya dimasukkan dalam APBDes. Nah, indikasinya di Gebang itu dulu memang ada pelanggaran mekanisme dan pengelolaan dananya juga tidak jelas,” tandasnya.
Dikonfirmasi, Kades Gebang periode 2013-2018, Jumanto membenarkan sudah ada surat dari Inspektorat soal pemanggilan terhadap mantan Kades Gebang periode sebelumnya, PWT. Surat pemanggilan itu diterima desa lewat Kantaya akhir pekan lalu dan sudah diminta menyampaikan kepada yang bersangkutan. Akan tetapi laporan dari perangkat yang menyerahkan surat, PWT sudah tidak tinggal di rumahnya di Gebang lagi.
“Keterangan dari perangkat saya yang mengantar surat, bahwa rumah yang di Gebang itu sudah kosong sejak sebulan lalu. Di rumah itu juga ada tulisan dari pihak bank bahwa rumah untuk sementara dikosongkan. Kami juga belum tahu keberadaannya dimana tapi nanti perangkat kami akan tetap berupaya menyampaikan suratnya,” urainya.
Terkait dugaan ketidakberesan pengelolaan tanah kas dan ADD oleh pendahulunya itu, Jumanto mengatakan tidak tahu persis. Pasalnya selama PWT berkuasa dan dirinya waktu itu menjabat Kaur Kesra tidak pernah dilibatkan sama sekali dalam kepanitiaan lelang tanah kas desa.
Wardoyo