JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Diduga Terlibat Penipuan, Pejabat Kesbangpol Karanganyar Belum Mendapat Sanksi

Diduga Terlibat Penipuan, Pejabat Kesbangpol Karanganyar Belum Mendapat Sanksi

313
BAGIKAN
ilustrasi
ilustrasi

KARANGANYAR – Pasca dilaporkannya Eko Budi Harjanto di Mapolresta Surakarta, Senin (23/2) lalu, Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Karanganyar memilih untuk menantikan perkembangan berikutnya.

Kepala Kesbangpol Karanganyar, Muh Indrayanto mengatakan kasus dugaan penipuan berkedok umroh yang mengarah terhadap Eko tersebut, masih belum berdampak dari sisi kepegawaian. Dengan demikian, Eko yang menjabat Kabid Kewaspadaan Daerah Kesbangpol Karanganyar, masih dapat menjalani aktivitas hariannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di badan tersebut.

“Itu kan masalah pribadi dan tak ada kaitannya dengan kedinasan. Sejauh ini Pak Eko masih menjalani aktivitas seperti biasa. Namun kita akan tunggu perkembangan selanjutnya dari pihak Kepolisian, untuk menentukan langkah kita terkait status kedinasannya,” ujar Indrayanto, saat ditemui wartawan, Selasa (24/2).

Terkait status hukum Eko saat ini, Indrayanto mengaku tak tahu menahu. Saat Eko mendapat surat pemeriksaan pun, dia tak mendapatkan detail isi surat tersebut.

“Yang saya tahu dia diminta untuk mengklarifikasi tentang persoalan itu,” sebutnya.

Semenjak terbelit persoalan tersebut, Eko kerap absen dari dinas. Di sisi lain, pengeroposan tulang yang diderita Eko mengharuskannya untuk melakukan sejumlah terapi, sehingga berkali-kali harus mengajukan izin.

“Kesehariannya bagaimana saya tidak tahu. Soal bisnis umroh itu pun, setahu saya yang menjalankan adalah istrinya,” imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Karanganyar Juliyatmono mengatakan, pihaknya akan menyerahkan persoalan tersebut kepada pihak berwenang supaya diproses secara hukum. Bilamana status hukum yang bersangkutan telah ditetapkan, maka sanksi tegas bakal diberlakukan.

“Tentunya akan ada sanksi tegas sesuai dengan prosedur. Kalau nanti sudah ditetapkan, maka akan berpengaruh terhadap status dia sebagai PNS,” jelasnya.

Disinggung soal absensi kedinasan Eko, Juliyatmono bakal melihat frekuensi ketidakhadirannya. Dirinya akan meminta laporan dari pimpinan SKPD yang bersangkutan.

“Akan kita lihat apakah sudah ada izinnya. Kita lihat pimpinan SKPD nya. Jika memang ada indikasi melalaikan tugas, tentunya akan ada sanksi,” tegasnya.

Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Komisi A DPRD Karanganyar, Bagus Selo meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar untuk bertindak tegas. Jika yang bersangkutan benar terbukti bersalah melakukan tindakan melanggar hukum, maka Bupati harus mengambil sikap pemecatan.

“Kalau itu memang benar-benar melanggar hukum harus dipecat tak terhormat,” tandasnya.

Bagus menilai, akan ada efek jera bagi oknum PNS apabila sanksi tegas diberlakukan. Dengan demikian, diharapkan agar tindakan melanggar hukum tak lagi diulangi PNS lainnya.

“Apabila sudah ada vonis harus ada tindakan tegas oleh Bupati. Kalau sementara ini, setidaknya harus non aktif dulu. Pemkab jangan tebang pilih,” ujarnya.

Putradi Pamungkas