JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Dilarang Pakai Pukat Hela dan Pukat Tarik, Nelayan Pati Takut Melaut

Dilarang Pakai Pukat Hela dan Pukat Tarik, Nelayan Pati Takut Melaut

299
BAGIKAN
ilustrasi
ilustrasi

PATI – Nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, hingga kini belum berani melaut, meskipun penerapan aturan soal pelarangan penggunaan alat tangkap ikan jenis pukat hela dan pukat tarik ditunda.

“Sejak ada pelarangan penggunaan alat tangkap pukat hela dan pukat tarik, muncul kekhawatiran para nelayan yang selama ini menggunakan alat tangkap tersebut untuk melaut,” kata Koordinator Front Nelayan Bersatu wilayah Pati Bambang Wicaksono di Pati, Minggu (8/2/2015).

Pasalnya, kata dia, ada nelayan yang melaut, namun merasa khawatir dengan sikap nelayan lain yang tidak menggunakan alat tangkap tersebut serta para petugas keamanan di perairan akhirnya kembali mendarat.

Nelayan yang tidak menggunakan alat tangkap yang dilarang, kata dia, dinilai memberikan intimidasi sehingga demi keselamatan akhirnya memilih mendarat meskipun mengalami kerugian karena sudah terlanjur mengeluarkan biaya namun belum mendapatkan hasil.

“Nelayan lain yang mengetahui kondisi di laut seperti itu, tentunya berpikir ulang sebelum melaut, meskipun pemberlakuan larangan penggunaan kedua jenis alat tangkap ditunda hingga September 2015,” ujarnya.

Ia merasa, kenyamanan nelayan dalam melaut kini tidak ada jaminan, meskipun kondisi seperti demikian sudah pernah disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

Dengan demikian, kata dia, pratis selama dua bulan ratusan nelayan di Kabupaten Pati yang selama ini menggunakan alat tangkap yang dilarang belum melaut belum melaut secara normal.

“Kalaupun ada yang berani melaut, biasanya pulang tanpa hasil karena merasa tidak ada kenyamanan selama di laut,” ujarnya.

Berdasarkan data perizinan dari Provinsi Jateng, kata dia, jumlah kapal di Kabupaten Pati mencapai 500-an kapal.

Seharusnya, kata dia, pemerintah memikirkan solusi atas permasalahan yang dialami para nelayan yang terkena dampak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang larangan penggunaan alat tangkap ikan pukat hela dan pukat tarik itu. Ia juga menyesalkan, kebijakan tersebut justru tanpa diikuti sosialisasi kepada nelayan.

“Bahkan, terkesan pemerintah juga menutup ruang komunikasi dengan nelayan meskipun selama ini sudah berupaya menempuh jalur komunikasi agar kebijakan tersebut juga diikuti dengan solusi yang tepat,” ujarnya.

Pasalnya, kata dia, pergantian alat tangkap biasanya juga harus diikuti dengan perubahan kapal karena selama ini alat tangkap yang dimiliki memang disesuaikan dengan ukuran kapal yang ada.

Permasalahan tersebut, lanjut dia, bukanlah perkara mudah karena investasi yang terlanjur dikeluarkan petani juga cukup besar.

“Jika harus mengeluarkan investasi kembali dalam jumlah yang cukup besar, tentunya tidak mudah,” ujarnya.

Ratusan nelayan yang belum bisa melaut secara normal, kata dia, bisa menimbulkan efek domino, karena ikan hasil tangkapnya selama ini memang sebagai bahan baku untuk dijadikan tepung ikan maupun produk lain yang menggunakan bahan baku tersebut.

ANTARA