JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Diperiksa Bareskrim, Bambang Widjojanto Merasa Diintimidasi

Diperiksa Bareskrim, Bambang Widjojanto Merasa Diintimidasi

199
BAGIKAN

 

Bambang Widjojanto | FOTO ANTARA/Widodo S. Jusuf
Bambang Widjojanto | FOTO ANTARA/Widodo S. Jusuf

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto merasa diintimidasi dalam pemeriksaan dirinya sebagai tersangka di Bareskrim Polri.

“Bayangkan dalam pemeriksaan tiba-tiba ada provos di dalam. Kapasitas apa tiba-tiba provos menjaga pemeriksaan? Saya tidak pernah melihat (selama menangani kasus) provos di dalam. Ini yang kami tadi protes,” kata Bambang di gedung KPK Jakarta, Rabu (4/2/2015) dini hari.

Bambang menyampaikan hal tersebut seusai diperiksa sebagai tersangka untuk kedua kalinya dalam kasus dugaan menyuruh saksi memberikan keterangan palsu dalam sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi pada 2010 oleh Bareskrim Polri.

Ia pun memprotes pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya karena mengerucut pada pekerjaannya sebagai advokat saat kasus itu terjadi. Padahal menurut Bambang berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, ia tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien.

“Kemudian saya bilang, Kami akan tetap bertahan demi klien saya, demi mandat pekerjaan saya sebagai advokat. Saya mengatakan itu untuk mempertanggungjawabkan panggilan kepercayaan dari klien saya,” ungkap Bambang.

Bambang saat perkara di MK tersebut adalah pengacara pasangan Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto, lawan dari anggota DPR periode 2009-2014 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sugianto Sabran yang melaporkan Bambang ke Bareskrim.

“Jadi legal constitution itu bagian jamak dilakukan. Kalau saya dipersoalkan seperti itu, maka sesungguhnya seluruh lawyer punya ancaman akan direkayasa atau disangkakan seperti itu,” tegas Bambang.

Selain itu, Bambang juga mempersoalkan bahwa ia dan tim penasihat hukumnya tidak mendapatkan salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

“Isu yang humanis di ujung pertemuan tadi adalah mempersoalkan BAP karena berdasarkan pasal 72, (BAP) itu hak. Hak tersangka untuk mendapatkan itu dan pada saat saya tidak mendapatkan itu, maka berpotensi untuk tidak menimbulkan kepastian hukum. Kami juga sudah mengatakan kami tahu kenapa itu (BAP) tidak diberikan. Kami tahu persis,” jelas Bambang.

 Desca Lidya Natalia | Antara