JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Disahkan Besok di Paripurna DPR, Ini Dia Isi Revisi UU Pilkada

Disahkan Besok di Paripurna DPR, Ini Dia Isi Revisi UU Pilkada

342
BAGIKAN
Ilustrasi
Ilustrasi

JAKARTA – Komisi II telah menyepakati Revisi Undang-undang Pilkada dan Undang-undang Pemda untuk disahkan pada rapat paripurna pada Selasa (17/2/2015) besok. Kesepakatan ini dicapai lewat rapat Komisi II DPR dengan Menkum HAM dan DPD.

“‎Apakah dapat kita setujui?” tanya Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman dalam rapat kepada anggota di Ruang Rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/2/2015).

Ada sejumlah perubahan yang disepakati, yakni penyelenggara Pilkada adalah KPU, tak ada lagi perdebatan soal rezim pemilu atau rezim Pemda yang berimplikasi pada penyelenggara pemilu.‎ Penyelenggaraan Pilkada tak lagi menjadi 17 bulan melainkan menjadi tujuh bulan.

Semua juga sepakat untuk menghapus uji publik. Rambe menjelaskan uji integritas dan kapasitas dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan, lewat tahap sosialisasi. Untuk calon independen, ada tahap‎ sosialisasi yang dilakukan calon yang bersangkutan. Syarat calon kepala daerah berpendidikan minimal SMA sederajat.

Usia minimal untuk calon gubernur adalah 30 tahun, dan calon walikota/ bupati adalah 25 tahun.‎ Syarat calon kepala daerah juga tidak menjadi terpidana selama lima tahun. Syarat dukungan untuk calon independen dinaikkan sebesar 3,5 persen dari jumlah penduduk, alias dari yang semula minimal 3 persen dari jumlah penduduk menjadi 6,5 persen hingga 10 persen tergantung jumlah penduduk.

Pilkada juga disepakati akan dilaksanakan sepaket antara calon kepala daerah dengan wakilnya. Pilkada juga disepakati satu putaran dengan ambang batas kemenangan nol persen. Sengketa Pilkada akan ditangani oleh Mahkamah Konstitusi (MK).‎

‎Tahapan Pilkada serentak dimulai pada Desember 2015, Februari 2017, Juni 2018, dan Pilkada serentak nasional 2027. Pembiayaan disokong oleh APBD dan dibantu APBN. Pejabat kepala daerah akan diisi sesuai dengan UU Aparatur Sipil Negara.

Danu Damarjati  | Detik