JOGLOSEMAR.CO Berita Utama DPR Ingatkan Kewajiban Freeport Bangun Smelter di Papua Amanat Undang-undang

DPR Ingatkan Kewajiban Freeport Bangun Smelter di Papua Amanat Undang-undang

212
BAGIKAN

 

Freeport
Freeport

JAKARTA  – Ketua Kelompok Fraksi VII FPKB DPR RI Syaikhul Islam mendesak Pemerintah dan PT Freeport Indonesia menaati amanah UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) soal ekspor hasil pemurnian.

“Dalam UU Minerba sudah mengatur secara tegas bahwa perusahaan pertambangan harus melakukan pengolahan dan pemurnian serta mengeskpor hasil tambangnya setelah hasil pemurnian,” kata Syaikhul Islam pada diskusi “Menggugat Regulasi dan Menagih Janji PT Freeport Indonesia” di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (4/2/2015).

Menurut Syaikhul Islam, UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba secara tegas mengamanahkan agar perusahaan pertambangan membangun smelter yakni fasilitas pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan sehingga memiliki nilai tambah.

UU Minerba, kata dia, secara jelas menyebutkan bahwa perusahaan pertambangan diberikan waktu paling lama selama lima tahun untuk membangun fasilitas smelter.

“Sesuai amanah UU yang disahkan pada Januari 2009 tersebut, maka batas waktu pembangunan smelter paling lambat pada Januari 2014,” katanya.

Syaikul menjelaskan, perusahaan pertambangan emas dan tembaga berskala sangat besar yakni PT Freeport Indonesia menyatakan akan membangun smelter di Gresik, Jawa Timur.

“Tapi, realitasnya hingga Januari 2014 belum membangun fasilitas tersebut,” kata anggota DPR dari Daerah Pemilihan I Jatim (Surabaya dan Sidoarjo) itu.

Padahal, kata dia, jika perusahaan tersebut sungguh-sunguh, maka dalam waktu tiga tahun pembangunan fasilitas itu sudah selesai.

Pada kesempatan tersebut, Syaikhul juga mengkritik Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Minerral (ESDM) yang dinilai memberikan toleransi besar kepada PT Freeport dengan membuat Peraturan Pemerintah (PP) serta Peraturan Menteri (Permen ESDM) yang di dalamnya menyebutkan perusahaan pertambangan harus mengolah atau memurnikan hasil tambangnya agar bisa diekspor.

Ia menjelaskan, hasil pertambangan berupa batuan diolah menjadi konsentrat dan kemudian konsentrat dimurnikan menjadi unsur tertentu atau solid metal.

“Karena amanah PP dan Permen seperti itu, maka PT Freeport mengekspor konsentrat, padahal sesuai amanah UU Minerba harus mengekspor hasil pemurnian berupa solid metal,” katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPR RI Helmy Faishal Zaini mengatakan, DPR RI merencanakan akan melakukan revisi UU Minerba sehingga diskusi yang diselenggarakan Fraksi PKB ini akan menjadi salah satu masukan dalam usulan yang akan disampaikan Fraksi PKB pada revisi UU Minerba.

Pada kesempatan tersebut, Helmy merekomendasikan agar Pemerintah mendorong PT Freeport Indonesia membangun smelter di Papua di dekat lokasi pertambangan, bukan di Gresik Jawa Timur.

“Jika smelter dibangun di Papua, maka dapat memberikan dampak lebih menyejahterakan masyarakat sekitar di Papua,” katanya.