JOGLOSEMAR.CO Berita Utama DPR: Pemerintah Perlu Lebih Tegas Sikapi Hubungan dengan Brasil

DPR: Pemerintah Perlu Lebih Tegas Sikapi Hubungan dengan Brasil

301
BAGIKAN
 Simulasi penangkapan bandar narkoba pada acara Orientasi Mahasiswa Baru Universitas Islam Batik, Minggu (21092014) di Kampus Uniba Solo | Maksum N F
Simulasi penangkapan bandar narkoba pada acara Orientasi Mahasiswa Baru Universitas Islam Batik, Minggu (21092014) di Kampus Uniba Solo | Maksum N F

JAKARTA– Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais menilai nota protes Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Brazil terkait ditolaknya surat kepercayaan Duta Besar Toto Riyanto masih bersifat minimum.

“Sebenarnya Pemerintah Indonesia memiliki opsi lebih tegas dalam memberikan protes, bahkan jika diperlukan memutus hubungan diplomatik jika Pemerintah Brasil tidak meminta maaf atas penolakan tersebut,” kata Hanafi di Sleman, Yogyakarta, Rabu (25/2/2015) malam.

Menurut dia, Pemerintah Indonesia seharusnya bisa melakukan protes yang lebih keras kepada Brasil, terlebih sikap Pemerintah Brasil sudah melanggar hukum internasional Konvensi Wena tentang hubungan diplomatik.

“Dalam kasus ini Presiden Brazil Dilma Rousseff sudah melecehkan kedaulatan negara Indonesia,” katanya.

Ia mengatakan, diharapkan Presiden Joko Widodo dapat meninjau ulang atau bahkan membatalkan kerja sama pertahanan dan ekonomi perdagangan dengan Brasil.

“Apalagi Brasil bukan negara strategis dalam konteks perdagangan, sehingga pembatalan kerja sama tidak akan memiliki banyak pengaruh,” katanya.

Hanafi mengatakan, bila sikap Brasil tidak berubah atau bersedia meminta maaf, Presiden Joko Widodo perlu mempertimbangkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Brasil.

“Dalam Konvensi Wina yang dilanggar Brasil tersebut jelas disebutkan bahwa setiap Duta Besar tidak boleh dilanggar haknya dan dihalang-halangi tugasnya,” katanya.

ANTARA