JOGLOSEMAR.CO Berita Utama DPRD Gunung Kidul Tak Setuju Pemerintah Hapus Pajak Bumi Bangunan

DPRD Gunung Kidul Tak Setuju Pemerintah Hapus Pajak Bumi Bangunan

288
BAGIKAN

 

ilustrasi
ilustrasi

GUNUNG KIDUL – Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berpotensi kehilangan pendapatan asli daerah yang mencapai belasan miliar rupiah bila wacana penghapusan pajak bumi dan bangunan direalisasikan.

Ketua Komisi B DPRD Gunung Kidul Edi Susilo di Gunung Kidul, Selasa, mengatakan tidak setuju dengan wacana tersebut karena daerah berpotensi kehilangan belasan miliar rupiah .

“Saya belum mendengar secara pasti, tetapi jika itu benar maka saya tegas tidak setuju,” katanya.

Selain itu, PBB bisa digunakan untuk legalitasi kepemilikan tanah milik warga. “Membayar pajak untuk legalisasi,” kata Edi.

Wacana penghapusan pajak bumi dan bangunan (PBB) dikemukakan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset (DPPKA) Gunung Kidul Supartono mengatakan belum mendengar wacana penghapusan PBB oleh pemerintah.

“Saya malah belum tahu jika ada wacana tersebut. Pada Kamis (29/1) saat pertemuan pegawai Kementerian Keuangan tidak membahas masalah tersbut hanya masalah revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah,” kata Supartono.

Ia mengatakan jika proses penghapusan tersebut benar akan dilaksanakan, akan membutuhkan proses panjang dan tidak sertamerta langsung dilaksanakan. “Saya belum bisa komentar karena masih wacana,” katanya.

Supartono mengatakan wacana tersebut membingungkan petugas daerah karena Kementerian Keuangan tidak mewacanakan penghapusan PBB.

“Bila memang nantinya keputusannya dihapus, kami ya menjalankan,” kata dia.

Dia mengatakan pada 2014 PBB menyumbang pendapatan asli daerah sebesar Rp12,7 miliar dari target awal Rp11 miliar. “Untuk 2015, kami menargetkan Rp14 miliar,” katanya.

Antara | Sutarmi