JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Diragukan

Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Diragukan

440
BAGIKAN
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Selasa (19/3)
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Selasa (19/3)

SOLO Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa; program, kegiatan, dan pendanaan disusun berdasarkan kerangka pendanaan pagu indikatif.
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka setiap Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia sangat direkomendasikan untuk merumuskan suatu sistem penganggaran di tingkat kecamatan dengan mendasarkan pada sistem Pagu Indikatif Kecamatan. Dengan adanya sistem Pagu Indikatif Kecamatan ini, diharapkan perencanaan program, kegiatan, dan pendanaan, akan lebih bersifat partisipatif dan lebih mencerminkan aspirasi masyarakat bawah (bottom up planning).
Dari hasil kajian Pattiro Kota Surakarta dan Masyarakat Peduli Pelayanan Publik Kota Surakarta (MP3S) terhadap pelaksanaan perencanaan penganggaran di Kota Surakarta sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, bahwa pada realitasnya masih banyak suara masyarakat yang mempertanyakan tentang efektivitas musrenbang, dan yang paling dominan adalah; pertama, ketidakpastian terhadap hasil Musrenbang yang bisa diakomodir dalam penganggaran (APBD), kedua masih tertutupnya proses penyusunan penganggaran dari partisipasi warga. Dua “penyakit” utama ini yang masih melanda dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran. Persoalan ini tentunya telah menimbulkan sikap skeptis dikalangan warga penggiat partisipasi terhadap efektivitas Musrenbang itu sendiri. Bahkan ada beberapa RT/RW yang enggan melaksanakan musling/musrenbang, dikarenakan kecewa terhadap ketidakpastian usulan musrenbang yang selama ini diajukan, yang nyatanya tidak terakomodir dalam APBD.

Untuk menjawab realitas dan problematika diatas, sudah waktunya pegiat sosial kemasyarakatan (NGO dan CSO) dan pihak perguruan tinggi di Kota Surakarta cancut gumregut mengadvokasi penerapan kebijakan anggaran yang pro poor dan pro growth yang didalamnya mengatur tentang Pagu Indikatif Kewilayahan tersebut.

Pagu Indikatif Kewilayahan adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD tetapi penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme partisipatif melalui Musrenbang Kecamatan dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program.

Pengalaman CSO Sukabumi
Sebuah pengalaman dapat kita tengok bagaimana terwujudnya perjuangan warga Sukabumi (CSO) melalui program Budget Resources Centre (BRC) dalam menginisiasi Perda No 20 Tahun 2013. Perjuangan itu dilalui dengan proses yang cukup panjang sejak tahun 2009, artinya butuh waktu sekitar 4 tahun.

Hasilnya tidak sia-sia karena mampu mendorong pembuatan regulasi daerah yang mengatur didalamnya tentang Pagu Indikatif Kewilayahan dan FDM (Forum Delegasi Musrenbang).

Proses tersebut, dilalui dengan berbagai pendekatan, baik dengan pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan persuasif, sampai membangun penyadaran dan dukungan kepada masyarakat. Pendekatan-pendekatan tersebut dilakukan dalam bentuk pertemuan formal, informal bahkan pertemuan nonformal. Keberhasilan inipun tidak lepas dari peran media massa dan para pegiat advokasi perencanaan penganggaran, yang terus membantu warga Sukabumi dalam mendorong pembuatan regulasi tersebut.

Untuk tahun anggaran 2014, Pemerintah Kabupaten Sukabumi baru mengalokasikan anggaran PIK sebesar 60 Milyar berdasarkan Keputusan Bupati No. 050/Kep. 141-BAPPEDA/2014 tentang Pagu Indikatif Kewilayahan Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2015.
Penentuan jumlah anggaran tersebut mengacu kepada amanat Perda 20/2013 Bab V pasal 11 poin 5; dimana 47 kecamatan mendapatkan penganggaran yang perhitungannya berdasar angka minimal 10% dari total belanja langsung APBD tahun sebelumnya.

Mekanisme pengelolaan PIK di Kabupaten Sukabumi berdasarkan Perbup No 4 Tahun 2014 tentang Pagu Indikatif Kewilayahan Kabupaten Sukabumi, dilakukan dengan membagi porsi PIK dalam 2 bagian; pertama, sebesar 35% berupa “P3K” Program Peningkatan Partisipasi Pembangunan Kecamatan yang dikelola oleh kecamatan dengan mengedepankan pola PNPM dan partisipasi swadaya masyarakat, dan yang kedua sebesar 65% dikelola oleh SKPD Sektoral untuk dialokasikan ke seluruh kecamatan dengan memperhatikan isu strategis daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Besaran alokasi PIK tahun anggaran 2015 per kecamatan paling kecil 719 juta, dan paling besar 2,056 milyar. Perhitungan dan penetapan besarnya pagu untuk setiap kecamatan didasarkan atas; geografis dan tipologi masing-masing kecamatan, stimulus dan cash back dengan 12 variabel, diantaranya berupa; luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, pemenuhan hak dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur dan permukiman) dan penerimaan PBB.

Dengan adanya penerapan PIK sebagai inovasi daerah di Kabupaten Sukabumi, maka diharapkan dalam proses perencanaan penganggaran daerah ke depan dapat memperoleh manfaat diantaranya: (1) Memperbesar peluang usulan masyarakat (DSP) diakomodir APBD, (2) Mendidik masyarakat untuk mengusulkan kebutuhan bukan keinginan, sehingga long list usulan dapat diminimalisir, (3) Mendidik SKPD untuk menyusun program/kebutuhan berdasarkan daftar skala prioritas masyarakat untuk mencapai RPJMD, Renstra dan Renja SKPD dan SPM, (4) PIK dapat berkontribusi terhadap agenda penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan hak dasar masyarakat.

Terkait dengan partisipasi warga sebagai fungsi fasilitasi pada saat proses perencanaan, fungsi pengawalan pada saat pembahasan di DPRD dan fungsi pengawasan pada saat implementasi APBD, dapat dilakukan dengan membentuk Forum Delegasi Musrenbang yang berasal dari masyarakat perwakilan kecamatan dan perwakilan sektoral. Dengan adanya FDM, maka akan menjawab atas terputusnya mekanisme keterlibatan masyarakat yang selama ini hanya terlibat sampai pada tahapan Musrenbangkot.

Pembentukkan FDM merupakan salah satu mandat Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2013 dalam pasal 15 yang menyatakan bahwa pasca Musrenbangcam, Bappeda selaku fasilitator perencanaan pembangunan, memfasilitasi pembentukkan Forum Delegasi Musrenbang. Adapun mengenai keanggotaan, tata cara pembentukan tugas dan kedudukan Forum Delegasi Musrenbang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Oleh karena itu, masyarakat sipil Sukabumi mencoba melakukan inisiasi secara substansi menyusun dan membahas konsep kelembagaan FDM bersama Bappeda dengan melibatkan TKPKD, BPMPD, PNPM, Korda SAPA, PPSW Pasoendan, AMPERA, Asosiasi Camat, DPD LPM, APDESI, LPPM Perguruan Tinggi dll, dengan harapan dapat mendorong percepatan pembentukkan Forum Delegasi Musrenbang yang dapat langsung berperan dari mulai proses perencanaan pada awal tahun 2015.

Menindaklanjuti inisiasi FITRA Sukabumi, akhirnya Bappeda Kabupaten Sukabumi bersama warga masyarakat sipil Sukabumi dan pemangku perencanaan penganggaran termasuk group SAPA sedang menyusun Ranperbup tentang FDM dengan mengacu kepada konsep kelembagaan FDM berdasarkan hasil diskusi sebelumnya, dan saat ini Ranperbup yang sudah dibuat tersebut tinggal menunggu untuk ditandatangani oleh Bupati Sukabumi.

Salam Transparansi.

Kun Prastowo (Penggiat Sosial Kemasyarakatan Kota Surakarta)