JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Freeport Diwajibkan Membuat Smelter

Freeport Diwajibkan Membuat Smelter

272
BAGIKAN
Freeport
Freeport

TIMIKA– Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Tamsil Linrung menegaskan bahwa pembangunan smelter di kawasan industri Timika, Papua, merupakan kewajiban PT Freeport Indonesia sesuai amanah UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba.

“Komisi VII memberikan dukungan kepada pemerintah daerah untuk minta Freeport agar membangun smelter. Adapun Pemda Papua menyanggupi untuk membangun smelter, itu soal lain, sebab prioritas yang membangun smelter adalah Freeport. Itu kewajiban dia sesuai UU,” katanya.

Pada Rabu (25/2) pagi, sebanyak 16 anggota DPR RI dari Komisi VII berkunjung ke Timika untuk meninjau lokasi pembangunan smelter di kawasan Pelabuhan Paumako.

Setelah melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua Lukas Enembe dan Bupati Mimika Eltinus Omaleng di Rimba Papua Hotel Timika, rombongan Komisi VII DPR RI langsung menuju kawasan Pelabuhan Paumako untuk meninjau lokasi kawasan industri Timika seluas lebih dari 3.000 hektare.

Tamsil menepis wacana bahwa PT Freeport akan segera membangun pabrik smelter di Gresik, Jawa Timur.

“Tidak, itu baru wacana, karena salah satu kendala untuk membangun smelter di Papua itu lahan yang ada bukan milik pemda, tetapi milik orang perorangan atau milik masyarakat. Makanya kami minta Pak Gubernur agar berkaitan dengan masalah tanah ini tolong cepat diproses supaya tidak ada kendala,” jelasnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menegaskan bahwa PT Freeport sendiri sangat siap untuk membangun smelter sebagai bagian dari komitmennya untuk merealisasikan amanah UU Minerba.

“Freeport sebetulnya siap untuk bangun. Yang menjadi prioritas kami yaitu Freeport punya kewajiban untuk membangun smelter. Nanti kita akan mendengar, apakah ada kendala keuangan atau apa. Sejauh ini Freeport mengatakan dia siap membangun. Lantaran sebelumnya di sini tidak bisa menyiapkan lahan makanya dia mencari alternatif yaitu di Gresik, di sekitar kawasan Pabrik Pupuk Gresik,” jelas Tamsil.

Ia menyatakan dengan adanya kesediaan Pemda Papua untuk menyiapkan lahan di kawasan industri Timika di sekitar Pelabuhan Paumako maka tidak ada alasan bagi Freeport untuk tidak segera membangun smelter di Papua.

“Apa bedanya dia bangun di Gresik atau di Timika. Kan persoalan awalnya soal lahan. Kalau lahan sudah siap maka tidak ada alasan untuk menunda pembangunan smelter di Papua,” tegas wakil rakyat dari Dapil Sulawesi Selatan itu.

Dalam kunjungan kerja ke Timika memanfaatkan masa reses DPR RI itu, Komisi VII juga menggelar pertemuan dengan sejumlah pihak seperti PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) untuk mendorong pembangunan sejumlah PLTU di Papua dan pembangunan depot pengisian pesawat udara (DPPU) guna memasok avtur pesawat di Bandara Moses Kilangin Timika.

ANTARA