JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Hakim Tolak Cabut Hak Berpolitik Rina Iriani

Hakim Tolak Cabut Hak Berpolitik Rina Iriani

197
BAGIKAN

 

Mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi subsidi perumahan Griya Lawu Asri Kabupaten Karanganyar, saat mengikuti sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa, di Pengadilan Tipikor Semarang, Jateng, Selasa (16/12). Dalam persidangan Rina membantah telah menerima aliran dana proyek yang dibiayai Kementerian Perumahan Rakyat. ANTARA FOTO/R. Rekotomo/
Mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi subsidi perumahan Griya Lawu Asri Kabupaten Karanganyar, saat mengikuti sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa, di Pengadilan Tipikor Semarang, Jateng, Selasa (16/12). Dalam persidangan Rina membantah telah menerima aliran dana proyek yang dibiayai Kementerian Perumahan Rakyat. ANTARA FOTO/R. Rekotomo/

SEMARANG  – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jawa Tengah, menolak pencabutan hak politik mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani Hal tersebut disampaikan Hakim Ketua Dwiarso Budi saat membacakan vonis perkara penyimpangan dana subsidi perumahan Griya Lawu Asri Kabupaten Karanganyar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Selasa (17/2/2015).

“Berkaitan dengan permintaan penuntut umum, majelis hakim tidak sepakat dengan pencabutan hak terdakwa untuk dipilih maupun memilih,” katanya.

Menurut hakim, hukuman yang dijatuhkan terhadap mantan orang nomor satu di Kabupaten Karanganyar itu bukanlah sarana balas dendam.

“Permintaan penuntut umum tersebut tidak relevan dan memberatkan terdakwa,” tambahnya.

Sebelumnya, Mantan Bupati Rina Iriani dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dalam penyimpangan dana subsidi perumahan Griya Lawu Asri Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

Hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp500 juta yang jika tidak dibayar akan diganti dengan hukuman tiga bulan penjara.

Rina juga dijatuhi hukuman untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp7,8 miliar.

Dalam putusannya, hakim menyatakan terdakwa terbukti melanggar peraturan perundang-undangan secara kumulatif.

Mantan orang nomor satu di Kabupaten Karanganyar itu terbukti melanggar pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Rina juga terbukti melanggar pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pemberantasan tidak pidana pencucian uang.

Antara | IC Senjaya