JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Indonesia Hormati Kritik PBB, Hukuman Mati Jalan Terus

Indonesia Hormati Kritik PBB, Hukuman Mati Jalan Terus

215
BAGIKAN

 

Ilustrasi
Ilustrasi

JAKARTA – Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly selain menyatakan menghormati kritikan Perhimpunan Bangsa-Bangsa terkait hukuman mati terhadap terpidana perkara narkoba, juga meminta pengertian bahwa kebijakan tersebut berdasarkan putusan pengadilan yang berkeadilan.

“Mengkritik itu ‘kan sah saja dilakukan dan kami menghormati hak mereka (PBB) menyatakan pendapatnya,” kata Yasona di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/2/2015).

Yasona menegaskan meskipun PBB melakukan kritik terhadap kebijakan Indonesia, namun negeri ini punya hukum dan putusan pengadilan sendiri.

Kami menghormati mereka menyatakan pendapat namun pada saat yang sama kita memiliki keputusan pengadilan yang berkeadilan,” ujarnya.

Yasona mengatakan kebijakan pemerintah Indonesia melaksanakan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan narkoba merupakan bentuk perang terhadap narkoba.

Menurut dia kebijakan itu akan terus dilakukan karena peredaran narkoba di Indonesia sudah mengkhawatirkan.

“Para bandar narkoba yang berada di dalam lapan bisa mengatur transaksi narkoba. Kebijakan ini merupakan perang terhadap narkoba,” katanya.

Sekretaris Jenderal Sekjen PBB Ban Ki-moon mengkritik pemerintah Indonesia yang masih memberlakukan hukuman mati bagi pelaku kejahatan luar biasa seperti terorisme, korupsi dan narkoba.

Keberatan itu disampaikan kepada Menteri Luar Negeri RI Retno L.P Marsudi atas rencana eksekusi dua warga negara Australia yang tergabung dalam kelompok Bali Nine.

Dua warga Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran terancam segera dieksekusi mati setelah Presiden Joko Widodo menolak permohonan grasi keduanya.

Keduanya ditangkap pada 17 April 2005 di Bali saat berusaha menyelundupkan 8,3 kilogram heroin yang diperkirakan nilainya sekitar Rp40 miliar ke Australia dan divonis mati pada tahun berikutnya.

Antara | Imam Budilaksono