JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Jembatan Gelagar Nyaris Runtuh

Jembatan Gelagar Nyaris Runtuh

516
BAGIKAN
KIAN AMBLES- Kondisi talut dan tanah sayap penopang jembatan Gelagar Karangwaru, Plupuh semakin hancur dan ambles hingga dua meter Senin (1/2)
KIAN AMBLES- Kondisi talut dan tanah sayap penopang jembatan Gelagar Karangwaru, Plupuh semakin hancur dan ambles hingga dua meter Senin (1/2)

SRAGEN– Nasib Jembatan Gelagar yang menghubungkan Desa Slogo, Tanon dan Karangwaru, Plupuh akhirnya tamat menyusul amblesnya tanah dan ambrolnya dinding talut yang semakin parah , Senin (2/2/2015). Sementara, Badan KB dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BKBPMD) selaku dinas yang membawahi pengelolaan PNPM 2014 menyatakan Tim Pelaksana kegiatan (TPK) di tingkat desa selaku pelaksana proyek tersebut adalah pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban.
Pantauan Joglosemar kemarin pagi, kondisi jembatan yang menelan dana hampir Rp 200 juta, Rp 171 juta diantaranya dari program PNPM 2014 itu, semakin parah. Jika sehari sebelumnya, sayap talut hanya retak kemarin sudah terputus total sehingga material tanah urug di sisi jembatan sudah longsor ke sungai. Kemudian, tanah di sisi utara jembatan yang sebelumnya hanya ambles sekitar 10 sentimeter, kemarin semakin ambles hingga kedalaman dua meter.
“Kemarin sore kebetulan kena hujan lagi sehingga amblesnya makin dalam dan tadi pagi semua sudah ambrol total. Tamat sudah riwayatnya,nggak bisa diapa-apakan lagi,” ujar Raharjo, salah satu warga setempat.
Kepala BKBPMD Sragen Muhari mengatakan karena PNPM itu didanai langsung dari pusat, programnya terpisah dari Pemkab dan dikerjakan oleh masyarakat melalui tim yang sudah dibentuk, maka jika ada kerusakan atau pelanggaran, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada tim pelaksana di lapangan.
Pada kasus di Karangwaru itu, menurutnya Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) PNPM di kecamatan berhak memanggil dan meminta pertanggungjawaban dari TPK selaku pihak yang mengelola proyek di Karangawaru. Kemudian jika harus ada perbaikan, maka hal itu juga menjadi tanggungjawab dari TPK.
“Karena program PNPM itu dari pusat dan di setiap kabupaten serta kecamatan sudah dibentuk fasilitatornya sendiri yang digaji dari pusat. Di kecamatan sudah dibentuk BKAD yang membawahi Unit Pengelola Kecamatan (UPK), Badan Pengawas, tim Pendanaan dan Tim Verifikasi. Kalau ada permasalahan pengerjaan oleh TPK, BKAD yang berwenang memanggil dan memintai pertanggungjawaban TPK,” paparnya Senin (2/2).
Senada, Kabid Bina Marga DPU Sragen, Hutomo Tomi Ramelan juga mengatakan ambrolnya jembatan Gelagar itu, DPU juga belum bisa bersikap. Pasalnya proyek itu didanai dari PNPM yang untuk 2015 ini sudah dihentikan pusat, sehingga jika DPU melangkah dikhawatirkan justru melanggar aturan.
Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Sragen, Sugiyarto mengaku akan segera berkoordinasi dengan internal komisi untuk melakukan tinjauan dan mengambil langkah selanjutnya. Namun ia berharap karena menjadi akses penting, persoalan tersebut bisa segera mendapat penanganan dan solusi.
Wardoyo