JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Kades Bumiaji Terancam Pidana 4 Tahun Penjara

Kades Bumiaji Terancam Pidana 4 Tahun Penjara

614
BAGIKAN
Ilustrasi
Ilustrasi

SRAGEN– Kades Bumiaji, Kecamatan Gondang, Agus Sutanto terancam hukuman empat tahun penjara dalam perkara pidana dugaan penggelapan dana kompensasi tanah deling warga sebesar Rp 550 juta dari PT Delta Merlin Sandang Tekstil (DMST) I Bumiaji yang diserahkan lewat desa tahun 2013.

Sementara dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Sragen Rabu (4/2/2015), majelis hakim sempat dibuat murka oleh keterangan salah satu saksi dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dianggap berbelit-belit.
Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis, Asminah kemarin, terdakwa dihadirkan bersama empat saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut. Empat saksi itu diantaranya Ketua BPD, Sugimin dan kerabat terdakwa, Iryanto serta dua saksi dari warga yang tanahnya digunakan oleh PT DMST I yakni Sutiyo dan Warsito.
Sutiyo dan Warsito sama-sama menyampaikan jika uang Rp 550 juta yang diterima desa itu merupakan dana dari PT DMST untuk membayar kompensasi tanah deling milik warga yang seharusnya diberikan untuk warga. Sedang dua saksi dari Ketua BPD dan kerabat terdakwa sama-sama bersikukuh bahwa uang tersebut merupakan bantuan dari DMST untuk renovasi balai desa dan bukan untuk warga.
Majelis hakim juga sempat dibuat bingung dengan kemunculan dua kuitansi penerimaan dana yang satu berbunyi untuk kompensasi warga tapi satunya untuk bantuan desa. Majelis juga sempat dibuat naik pitam atas kesaksian Ketua BPD, Sugimin yang dianggap berbelit-belit dan tidak konsisten.
Saat ditanya apakah ada mekanisme rapat Kades dengan perangkat desa serta BPD sebelum dana turun, semula ia menjawab ada. Akan tetapi saat didesak bagaimana hasil rapat itu, ia mengaku tidak tahu. Melihat gelagat itu, anggota majelis, Agung Nugroho bahkan sampai melontarkan ancaman siap memenjarakan Ketua BPD jika tidak mau berkata jujur di persidangan.
Setelah digertak, barulah saksi sedikit berubah perangai dan mulai sedikit agak tegas memberikan kesaksian. Agung yang juga Humas PN, menguraikan meski ada dua kuitansi berbeda, jaksa juga menghadirkan bukti lain yakni surat pernyataan dari perusahaan yang menyatakan bahwa uang Rp 550 juta yang diserahkan lewat Pemdes dan diterima Kades itu memang untuk kompensasi warga.
“Terdakwa dijerat dengan dakwaan alternatif pasal 372 KUHP atau pasal 278 KUHP tentang tindak pidana penggelapan. Ancaman hukumannya maksimal empat tahun penjara. Sidang akan dilanjutkan sepekan ke depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari perusahaan,” tandasnya.
Wardoyo