JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Kartu Sakti Jokowi Sebabkan Pembagian Beras untuk Warga Miskin Telat

Kartu Sakti Jokowi Sebabkan Pembagian Beras untuk Warga Miskin Telat

332
BAGIKAN
ilustrasi: dok.Joglosemar
ilustrasi: dok.Joglosemar

KLATEN – Pembagian beras untuk warga miskin (Raskin) tahun 2015 di Kabupaten Klaten, terlambat. Jatah yang seharusnya dibagikan pada bulan Januari, baru tersalurkan pada bulan Februari. Banyak hal yang memengaruhi keterlambatan tersebut. Kepala Bagian Perekonomian Srihadi menyatakan, wacana pemberlakuan tiga kartu sakti dari Presiden Jokowi sebagai pengganti Raskin menjadi penyebab.

“Kemarin ada kebijakan pemerintah raskin mau diganti dengan pemberian uang. Namun kemudian, melalui keputusan Gubernur Jateng, tetap menggulirkan pagu untuk beras orang miskin. Sehingga penyaluran harus tetap dilakukan,” ujarnya, Jumat (6/2/2015).

Selain itu, fluktuasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) juga berdampak pada faktor pendistribusian raskin. Karena hal tersebut pendistribusian dari gudang badan urusan logistik (Bulog) Solo menuju Bulog di Klaten terhambat. Alasan yang diberikan adalah, menunggu kepastian harga bahan bakar minyak.

Srihadi mengungkapkan, jumlah penerima raskin di Klaten sebanyak 108.527 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM). Adapun setiap penerima, mendapatakan 15 kilogram beras.

Ia melanjutkan, pada bulan Februari RTS-PM akan memperoleh dua kali penyaluran raskin. Hal tersebut karena, jatah bulan Januari diberikan pada bulan kedua.

“Nanti rencananya di bulan Februari dapat dua kali penyaluran. Pertama untuk yang tunggakan bulan Januari, selanjutnya untuk jatah bulan kedua 2015. Namun demikian saya belum dapat memastikan tanggal berapa, untuk penyaluran kedua,” tambah Srihadi.

Srihadi menjelaskan, penyaluran bulan Januari, Pemerintah mengalokasikan 1.627.905 kilogram raskin. Sedangkan untuk kebutuhan  satu tahun kedepan, disediakan tak kurang dari  19.534.860 kg beras. Sedangkan untuk mencegah tunggakan pembayaran raskin dari warga pihaknya akan membentuk tim pengawas. Petugas akan mengawasi sistem distribusi beras.

“Hal ini dilakukan guna menghindari tunggakan dari warga. Jadi sebaiknya, ketika masyarakat hendak membeli beras, harus membayar uang di muka. Selain itu, untuk mencegah uang raskin dibawa oleh perangkat desa atau panitia ditingkat rukun tetangga (RT),”pungkas Srihadi.

Dani Prima