JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Kejaksaan Klaten Bidik 4 Pejabat Dinas Kependudukan

Kejaksaan Klaten Bidik 4 Pejabat Dinas Kependudukan

372
BAGIKAN
ilustrasi
ilustrasi

KLATEN – Kejaksaan Negeri Klaten, selain sudah tuntas menyidik Sarjono mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Klaten beberapa waktu lalu, terkait kasus dugaan korupsi dana proyek pemutakhiran data Disdukcapil Klaten pada tahun 2009. Kejari Klaten kini juga tengah membidik 4 pejabat teras di lingkungan Pemkab Klaten. Diduga, keempat pejabat ini mengetahui dan bahkan ikut menerima pembagian dana dari hasil korupsi kasus Disdukcapil.

Kasie Pidana Khusus (Kasie Pidsus) Kejari Klaten, Nurul Anwar menegaskan, pelimpahan berkas dan tersangka tinggal menunggu kelengkapan administrasi di tingkat internal kejaksaan. Terutama, tanda tangan Kepala Kejari Klaten, yang kini sedang sakit.

“Masih menunggu tanda tangan pak Kajari. Dipastikan paling lambat pekan depan sudah kita limpahkan (ke Pengadilan Tipikor),” tegas Anwar, Kamis (12/2/2015).

Dikonfirmasi terkait keterlibatan pejabat lain, Kasie Pidsus mengisyaratkan kemungkinan tersebut. Selama ini, penyidikan mengacu pada hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan Pusat (BPKP) tahun 2009. Disebutkan, terdapat kerugian negara sebesar Rp1,594 miliar dari total nilai proyek sebesar Rp3,805 miliar. “Ya kita lihat nanti pengembangan penyidikan ke arah sana,”tutur Anwar.

Kini, kejaksaan tengah mengembangkan informasi terkait adanya pengembalian dana sejumlah Rp295 juta ke Kas Daerah Kabupaten Klaten. Pengembalian dana dilakukan oleh 4 pejabat teras di lingkungan Pemkab Klaten.

Informasi yang dihimpun Joglosemar, pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah pernah merilis keempat pejabat tersebut. Yakni, Sunarno (Bupati Klaten), Indarwanto (mantan Sekda), Bambang Sigit (Kepala Bappeda), dan Joko Sawaldi (mantan Kadis Perhubungan, yang kini menjabat Kadis Dukcapil). “Itu petunjuk Kejati . Akan kita tindak lanjuti!”ungkap Anwar.

Sebelumnya, proyek pemutakhiran data di Disdukcapil tahun 2008 diduga dikorupsi. Modusnya antara lain pembayaran dilakukan dengan sistem langsung. Padahal, seharusnya memakai sistem UYHD (Uang Yang Harus Dibayarkan). Selain itu, bukti-bukti pertanggung jawaban yang dibuat pun diduga formalitas belaka. Tidak sesuai dengan fakta. Proyek pemutakhiran data juga melibatkan Lembaga Penilitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, sebagai pihak ketiga atau rekanan proyek.

Dani Prima