JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Ketua DPD Ketemu Presiden, Bahasa Amandemen UUD 1945

Ketua DPD Ketemu Presiden, Bahasa Amandemen UUD 1945

231
BAGIKAN
amandemen UUD
ilustrasi | aktual.co

JAKARTA – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melakukan rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo menyinggung amandemen UUD 1945 dan prolegnas.

“Dalam pertemuan ini kami membahas agenda bangsa yang harus diselesaikan, khususnya ada dua agenda yakni mengenai prolegnas dan amandemen UUD 1945,” kata Ketua DPD Irman Gusman saat konferensi pers di Kantor Presiden Jakarta, Senin (2/2/2015).

Terkait amandemen UUD 1945, kata Irman, pihaknya hanya ingin menginformasikan adanya dinamika di MPR yang mewacanakan perubahan kelima konstitusi.

“Ini domain dari anggota MPR dan kami hanya sekedar menyampaikan atau menginfokan sebagai kepala negara ada perkembangan dinamika di MPR, dimana kelompok DPD telah melakukan komunikasi intensif dengan beberapa fraksi di MPR,” ungkapnya.

Dia mengungkapkan bahwa amandemen UUD 1945 ini sebagai bagian untuk memperkuat tata nilai konstitusi agar memperjelas sistem presidensial, sistem parlemen otonomi daerah, capres independen dan beberapa permasalahan ketatanegaraan lainnya.

“Ada 10 hal yang kami sampaikan dalam amandemen UUD 1945 ini, dan responnya (presiden) positif karena kami ingin mem-‘powering’ (memperkuat kembali) lembaga negara yang ada,” katanya.

Irman mengatakan bahwa amandemen UUD 1945 rencananya akan dilaksanakan pada 2016 dan usulan ini masih dikaji oleh lembaga kajian MPR.

“Kami menganggap amandemen UUD 1945 ini sangat penting untuk mempertegas sistem presidensial kita, mempertegas daripada sistem lembaga parlemen, memperkuat sistem otonomi daerah,” ungkapnya.

Irman juga mengungkapkan bahwa apa yang terjadi pada sekarang ini adalah buah dari belum tegasnya sistem presidensial sehingga mengakibatkan kewenangan-kewenangan yang harusnya dimiliki seorang presiden sebagai lembaga eksekutif sulit dilaksanakan.

“Nah itu akan kita kembalikan,” tegas Irman Gusman.

Sedangkan mengenai Prolegnas, Irman meminta adanya MOU antara DPD, DPR dan presiden menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa hal-hal yang berkepentingan masalah kepentingan daerah, DPD wajib dan dilibatkan dan usulan dan pembahasan rancangan undang-undang.

“DPD posisinya setara dalam bahasan dan pengajuaan RUU bersama presiden dan DPR,” kata Irman.

Antara | Joko Susilo