JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Klaten Kesulitan Mencari TPA Sampah Pengganti Jomboran

Klaten Kesulitan Mencari TPA Sampah Pengganti Jomboran

562
BAGIKAN

 

Ilustrasi: dok.Joglosemar
Ilustrasi: dok.Joglosemar

KLATEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten  sampai saat ini kesulitan untuk mencari lokasi tempat penampungan akhir (TPA) sampah yang baru  sebagai pengganti TPA Jomboran yang disegel oleh warga setempat.Pasalnya, beberapa lokasi baru masih dalam tahap kajian dan pengadaan anggaran dari Pemkab Klaten hingga saat ini masih dalam tahap proses bersama Komisi III DPRD Klaten.

Kabid Kebersihan dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Pemkab Klaten, Juwito mengatakan untuk sementara di masa tanggap dadurat sampah ini, sampah akan dibuang ke TPA Joho, yang berada di Kecamatan Prambanan.

” TPA Jomboran tidak kami gunakan lagi sambil menunggu perkembangan selanjutnya,dan untuk sementara kami gunakan TPA Joho”tuturnya, Selasa (17/2/2015).

Menurut Juwito, kebijakan untuk membuang sampah sementara ke TPA Joho itu merupakan rekomendasi dari Komisi III DPRD. Namun TPA Joho diperkirakan hanya akan bertahan selama empat bulan.

“Kami bisa membuang sampah ke TPA Joho, setelah kami memberi kompensasi kepada warga di Desa Joho sebesar Rp 100 juta yang berasal dari anggran APBD,”ungkapnya.

Juwito melanjutkan, pihaknya sudah ada beberapa alternatif lokasi TPA yang baru sambil menunggu keputusan pengadaan anggaran TPA baru berjalan. Lokasi alternatif itu antara lain di Desa Tibayan, Kecamatan Jatinom; Desa Candirejo, Kecamatan Ngawen dan Desa Troketon, Kecamatan Pedan.

“Di lokasi-lokasi itu lahan tidak masalah sebab masih luas lahannya, sedangkan TPA yang baru nantinya kita prediksi luasnya tidak lebih dari satu hektare. Dengan lahan yang tidak lebih dari satu hektare itu maka Pemkab bisa membebaskan lahan tanpa harus menunggu Badan Pertanahan Nasional sebagaimana amanat UU nomor 01 tahun 2012 tentang Pengadaan Lahan,”urainya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Klaten, Edy Sasongko mengatakan, bahwa pemerintah wajib menerapkan sistem pengolahan sampah close dumping atau pengelolaan tertutup.

“Berdasarkan UU Nomor 18 tahun 2008 mengenai pengelolaan sampah, pengolahan sampah terbuka atau open dumping tidak diperbolehkan. Selain itu, pemkab juga wajib menerapkan pilah-pilih sampah dan menerapkan sistem 3 R (reduce, reuse and recycle),”jelasnya.

Selain itu, usulan pengadaan tanah sudah pernah sampai tiga kali, namun tidak pernah terealisasi. Alasan terbentur peraturan baru menjadi penghambat. Hal itu menyebabkan, anggaran pengadaan tanah tidak terserap.

“Kami sudah berkonfirmasi dengan kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), untuk pengadaan tanah pihaknya bisa membantu,”pungkasnya.

Dani Prima