JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Konflik KPK-Polri, Tim 9 Desak Presiden Segera Ambil Keputusan

Konflik KPK-Polri, Tim 9 Desak Presiden Segera Ambil Keputusan

228
BAGIKAN
Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menyusun poster bertuliskan 'SAVE KPK' di Gedung KPK Jakarta, Jumat (23/1). Mereka menuntut Mabes Polri membebaskan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang ditangkap pihak kepolisian. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menyusun poster bertuliskan ‘SAVE KPK’ di Gedung KPK Jakarta, Jumat (23/1/2015). Mereka menuntut Mabes Polri membebaskan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang ditangkap pihak kepolisian. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak

JAKARTA – Ketua Tim 9 Syafii Maarif meminta Presiden Jokowi segera mengambil tindakan atas masalah yang terjadi di dua lembaga penegak hukum, KPK dan Polri. Menurutnya masalah yang berlarut-larut ini bisa membuat kondisi negara dalam bahaya.

“Yang penting sekarang ini Presiden itu panglima tertinggi, bertindaklah, berbuatlah jangan berlama-lama. Ini bisa crash, ini kan bahaya sekali,” ucap Syafii, Selasa (17/2/2015).

Sebagai panglima tertinggi, Presiden memegang kendali untuk menyelesaikan masalah yang ada. Presiden harus tegas dan cepat dalam mengambil keputusan. “Yang memegang kendali kan Presiden,” ucap mantan Ketum PP Muhammadiyah ini.

Nasib KPK saat ini memang seperti telur di ujung tanduk setelah dua pimpinannya ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Penyelesaian kasus-kasus korupsi yang menumpuk jadi terhambat karena masalah ini.

Sementara untuk Polri, hingga kini belum jelas siapa pemimpinnya. Komjen Budi Gunawan (BG) yang ditunjuk sebagai calon tunggal Kapolri belum dilantik Presiden meski sudah mendapat persetujuan DPR. BG tersandung kasus korupsi rekening gendut dan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Jokowi mengatakan masih menunggu putusan praperadilan yang diajukan BG, baru kemudian mengambil sikap. Senin (16/2/2015) kemarin hakim tunggal Sarpin Rizaldi dalam putusannya mengatakan penetapan tersangka Komjen BG oleh KPK tidak sah. Sehingga status tersangka BG yang sudah ditetapkan KPK batal demi hukum.

Namun hingga Selasa (17/2/2015) ini Jokowi belum mengambil keputusan apakah akan melantik BG atau tidak. Dua pimpinan KPK, Bambang Widjojanto dan Abraham Samad, yang dijadikan tersangka oleh polisi juga belum mendapat tanggapan dari Jokowi.

Salmah Muslimah | Detik