JOGLOSEMAR.CO Berita Utama KPK Berpeluang Ajukan Peninjauan Kembali atas Praperadilan Komjen BG

KPK Berpeluang Ajukan Peninjauan Kembali atas Praperadilan Komjen BG

304
BAGIKAN

 

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menyusun poster bertuliskan 'SAVE KPK' di Gedung KPK Jakarta, Jumat (23/1). Mereka menuntut Mabes Polri membebaskan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang ditangkap pihak kepolisian. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menyusun poster bertuliskan ‘SAVE KPK’ di Gedung KPK Jakarta, Jumat (23/1). Mereka menuntut Mabes Polri membebaskan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang ditangkap pihak kepolisian. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak

JOGJA  – Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi tetap memiliki peluang untuk mengajukan Peninjauan Kembali atas praperadilan Budi Gunawan, kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud M.D.

“Bisa dan sudah sering terjadi peninjauan kembali (Atas putusan praperadilan, red.) itu dibuka peluangnya meskipun menurut hukum acaranya tidak boleh (Diajukan oleh jaksa, red.),” katanya di Yogyakarta, Jumat (27/2/2015).

Menurut dia, pengajuan PK bukan hanya disebabkan adanya novum, melainkan juga dapat diajukan jika terdapat kesalahan penerapan hukum oleh hakim di tingkat bawah.

“Meskipun sudah punya kekuatan hukum tetap bisa diajukan PK. Tapi kalau kasasi memang tidak bisa,” kata dia.

Jika tetap ada pihak yang menolak pengajuan PK oleh jaksa terhadap kasus praperadilan BG maka seharusnya praperadilan dalam kasus BG juga tidak dapat dilakukan.

“Praperadilan untuk penetapan tersangka kan seharusnya tidak boleh kenapa (Dalam kasus BG, red.) boleh? Tinggal dibalik saja,” kata dia.

Dia mengatakan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pengajuan PK oleh jaksa memang tidak diperbolehkan.

Namun tetap berpeluang diajukan oleh KPK dengan mengacu kasus Muchtar Pakpahan pada 1996.

Dalam kasus tersebut, sebelumnya Mahkamah Agung (MA) telah membebaskan Mucthar Pakpahan sehingga tidak mungkin PK dapat diajukan oleh jaksa. Namun, pada akhirnya MA tetap menerima pengajuan PK oleh jaksa.

“Misalnya dalam kasus Muchtar Pakpahan, kan tidak boleh (Jaksa mengajukan PK, red.), yang boleh PK kan mesktinya hanya terdakwa (Muchtar Pakpahan, red.), tapi boleh tuh,” kata dia.