JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Lahan Pengganti Lokasi Terdampak Pembangunan Waduk Gondang Belum Jelas

Lahan Pengganti Lokasi Terdampak Pembangunan Waduk Gondang Belum Jelas

252
BAGIKAN
Waduk Kedung Ombo
Ilustrasi

KARANGANYAR – Pemerintah Desa Gempolan dan Ganten, Kecamatan Kerjo, diminta untuk segera mencarikan lahan pengganti 18 bidang aset yang terkena dampak megaproyek Waduk Gondang. Langkah tersebut dinilai bakal mempercepat proses pembebasan lahan, usai tahapan pengukuran lahan kelar dilakukan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Karanganyar, Samsi mengatakan pemerintah desa setempat setidaknya memiliki pandangan lokasi mana saja yang dapat digunakan sebagai lahan pengganti.

“Diharapkan Lurah setempat punya pandangan lahan pengganti, lokasinya dimana. Termasuk juga alternatifnya. Sehingga, ketika pengukuran selesai, proses pembebasan lahannya cepat,” ujar Samsi, kepada wartawan, kemarin.

Menurut Samsi, proses pencarian lahan pengganti sedari awal akan memudahkan pemerintah desa ketimbang harus berhadapan dengan kendala di masa mendatang. Di sisi lain, prosedur penghapusan aset kekayaan desa dan pencatatan kembali lahan pengganti butuh adanya persetujuan gubernur. Berlikunya proses tersebut membuat Samsi meminta agar proses pemberian kompensasi lahan dipercepat.

“Pemerintah desa dapat menghindari kemungkinan adanya calo maupun oknum yang mencari keuntungan,” sebutnya.

Sejauh ini, proses pembebasan lahan telah diawali dengan sosialisasi ke warga dan pemerintah desa pemilik 218 bidang lahan di Desa Gempolan dan Ganten, Kecamatan Kerjo serta Desa Jatirejo Kecamatan Ngargoyoso. 218 bidang lahan itu terbagi 200 bidang milik privat, 16 bidang milik Desa Gempolan dan 2 bidang milik Desa Ganten.

Kepala Desa Gempolan, Sukiman mengakui sulitnya untuk mencari lahan pengganti tanah kas desa yang terkena dampak proyek. Apabila pihak pengadaan tanah sudah memberikan detail nilai kompensasi, pihaknya dapat melakukan penjajakan ke tiap pemilik lahan.

Dirinya pun tak yakin untuk mendapatkan lahan alternatif, pasalnya tak semua pemilik tanah rela melepaskan asetnya tersebut.

“Jika harga pembebasan tanah belum pasti, bagaimana kami dapat menanyakan supaya asetnya mau dilepas untuk tanah kas desa,” tandasnya.

Putradi Pamungkas