JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Lelang Pasar Darurat Klewer Mundur dari Jadwal

Lelang Pasar Darurat Klewer Mundur dari Jadwal

324
BAGIKAN
Ketua Komisi B DPRD Provinsi M. Chamin Irvani (kedua dari kanan) bersama rombongan melakukan kunjungan kerja ke Pasar Klewer, Senin (16/02/2015). Foto: Maksum N F
Ketua Komisi B DPRD Provinsi M. Chamin Irvani (kedua dari kanan) bersama rombongan melakukan kunjungan kerja ke Pasar Klewer, Senin (16/02/2015). Foto: Maksum N F

SOLO – Pelaksanaan lelang pasar darurat  atau pasar sementara Klewer yang sedianya dijadwalkan pada 20 Februari lalu ternyata belum bisa terlaksana hingga kemarin. Padahal, penyelesaian dua permit atau persetujuan DPRD Kota Solo untuk pembiayaan pasar darurat dan pembangunan kembali Pasar Klewer sudah dikebut selama dua hari, 17-18 Februari lalu.

Dalam website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) baru tercantum penawaran lelang untuk Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Pasar Sementara Untuk Pasar Klewer Barat Tahun 2015.

Nilai pagu pengadaan jasa itu sebesar Rp 468 juta. Tahap lelang tersebut baru dibuka sejak Selasa (24/2).Adapun untuk lelang fisik pembangunan pasar darurat belum tercantum. Nilai proyek tersebut kisaran Rp 4 miliar.

Kepala Dinas Pengelola Pasar (DPP) Subagiyo membenarkan, hal tersebut. Menurutnya, masih ada sejumlah kendala dalam persiapan adminstrasi lelang.

“Memang masih ada adminstrasi yang perlu disempurnakan. Kami tidak ingin grusa-grusu, namun malah nantinya ada kesalahan dan harus mengulang tahapan lelang,” kata dia, Rabu (25/2/2015).

Meski mundur dari jadwal, pihaknya optomistis hal itu tak akan mengganggu target penyelesaian proyek secara keseluruhan. DPP berharap, pada Juni nanti pedagang sudah bisa menempati pasar darurat.

“Itu masih masuk hitungan. Kami yakin sebelum Bulan Puasa (Juni) sudah bisa ditempati. Kami juga paham menjelang Lebaran merupakan masa yang penting untuk menaikan omzet,” kata dia.

Dia menambahkan, lelang jasa konsultan pengawas sengaja ditayangkan lebih dulu karena butuh masa lelang hingga 39 hari. Sementara untuk lelang pelaksana proyek fisik justru lebih sederhana dan hanya butuh 21 hari.

Ketua DPRD Teguh Prakosa mengatakan, untuk mengejar target waktu lelang 20 Februari Badan Anggaran (BAnggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar rapat marathon, Selasa-Rabu (17-18/2). Hingga akhirnya dua permit untuk Klewer disahkan pada Rabu malam (18/2).

Sedianya permohonan permit yang diajukan Walikota hanya satu. Namun, setelah dicermati dan dibahas dalam Badan Anggaran (Bangga) ternyata dalam pengajuannya terdapat penggunaan anggaran yang berbeda. Sebagian untuk pasar darurat, dan sebagian lainnya untuk pembangunan kembali Pasar Klewer. “Setelah dibahas di Banggar, akhirnya diputuskan Walikota harus membuat dua permohonan karena penggunaannya berbeda. Sekaligus untuk menganggarkan dana pendampingan bantuan APBN yang sebelumnya belum masuk,” kata Teguh.

Dia menjelaskan, satu permit dikeluarkan untuk pembayaran pembangunan pasar darurat Klewer. Nilainya totalnya mencapai Rp 6,8 miliar.

Sementara permit kedua dikeluarkan untuk pembiayaan dan pendampingan proyek Klewer tahap awal. Nilainya mencapai Rp 1,775 miliar

Walkout

Pembahasan permit dalam Rapat Banggar sempat diwarnai aksi walkout dari Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Suharsono. Dia menilai, pengajuan mendahului anggaran untuk keperluan tersebut cukup dikeluarkan Permit Pimpinan DPRD.

Menurutnya, mekanisme yang itu berlangsung tersebut bertentangan dengan Perda Nomor 8/ 2014 tentang APBD Tahun Anggaran 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21/ 2015 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 / 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 37/ 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2015.

Namun, pendapat berbeda disampaikan Ketua Fraksi Demokrat Nurani Rakyat (FDNR) Supriyanto.

“Rapat paripurna ini sah sesuai tata tertib. Permit pimpinan hanya untuk mengubah Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD 2015. Namun, untuk penggunaan anggaran mendahului penetapan APBD Perubahan harus dimintakan persetujuan Anggota DPRD”. Dini Tri Winaryani.

 

Permit DPRD untuk Pasar Darurat Klewer

– Konstruksi pasar darurat                            : Rp 4,167 miliar

– Sewa Alun-Alun utara selama setahun                : Rp 2,5 miliar

– Biaya administrasi dan lelang sumber dan APBD dan CSR : Rp 100 juta

– Biaya administrasi dan lelang untuk sumber dana Belanja Tidak Terduga Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 :  Rp 75 juta

 Total :  Rp 6,8 miliar

 

Permit DPRD untuk Pasar Klewer

–    Dana pendampingan bantuan dari APBN Perubahan : Rp 1 miliar

–    Konsultan perencana review Detail Engineering Design (DED) Pasar Klewer : Rp 775 juta

Total : Rp 1,775 miliar

 

Sumber : Banggar DPRD (din)