JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Mantan Kades Gebang Menolak Dituduh Korupsi

Mantan Kades Gebang Menolak Dituduh Korupsi

474
BAGIKAN
Ilustrasi
Ilustrasi

SRAGEN– Mantan Kades Gebang, Kecamatan Masaran, Purwanto akhirnya mengakui sudah memenuhi panggilan pemeriksaan oleh tim Inspektorat Kabupaten Sragen selama dua hari terakhir. Selain membantah menghindar dari tanggungjawab, mantan Kades yang dilaporkan atas dugaan korupsi pengelolaan tanah kas desa dan alokasi dana desa (ADD) itu juga bersikukuh merasa sudah memberesi semua masalah keuangan desa.
“Tidak benar kalau saya dikabarkan menghilang atau kabur. Saya di rumah, bersama anak dan istri saya yang baru. Saya juga sudah datang ke Inspektorat untuk memenuhi panggilan pemeriksaan yang katanya untuk melengkapi berita acara pemeriksaan (BAP),” ujarnya kepada Joglosemar di rumahnya di Gebang, Masaran, Selasa (10/2/2015).
Purwanto yang menjabat Kades Gebang sejak 2007-2013 itu mengakui memang sempat ada urusan dengan keuangan desa semasa menjabat. Akan tetapi, menurutnya semua utangnya sudah dilunasinya sebelum dirinya purnatugas lantaran mantan istrinya akan maju ke Pilkades 2013 lalu. Seingatnya, utang ke desa yang sudah ditutup diantaranya Rp 17,120 juta dan Rp 20 juta.
Kemudian untuk pengelolaan ADD 2009-2011, menurutnya ia lepas dari pengelolaan karena waktu itu dirinya tidak dipercaya oleh perangkat desa dan lembaga desa. Baru pada pengelolaan ADD 2012 dirinya kembali dipercaya karena desa mendapat dana besar untuk pembangunan 3 jembatan dengan anggaran RP 25,4 juta namun bisa direalisasikannya menjadi Rp 33,7 juta.
“Semua juga ada kuitansinya dan dukomen sudah kami serahkan semua di Bawasda (Inspektorat) kemarin. Jadi saya merasa sudah tidak ada masalah. Laporan Pertanggungjawaban (LPj) dan Akhir Masa Jabatan (AMJ) saya juga sudah diterima Bupati tidak bermasalah,” urainya.
Lantas soal lelanbg tanah kas desa, mantan Caleg Gerindra itu memang mengakui ada pelelangan yang dilaksanakan secara terbuka dan tertutup. Pada awal dirinya menjabat Kades 2007, pelelangan memang dilakukan terbuka dihadiri masyarakat, lembaga dan perangkat. Namun setelah itu, menurutnya pelelangan dilanjutkan tertutup atas masukan dari warga penggarap dan lembaga serta perangkat karena biasanya yang menggarap tidak pernah bergeser dari penggarap awal.
“Kalau soal dana hasil lelang juga selalu kami laporkan ke kecamatan, karena dari lelang itu memang ada <I>fee<I> sekian persennya ke panitia kecamatan dan desa,” jelasnya.
Sebelumnya, Inspektur Inspektorat Sragen Suharto mengatakan Purwanto memang dipanggil untuk kepentingan klarifikasi atas laporan penyimpangan pengelolaan tanah kas desa dan ADD yang kasusnya sudah diekspose Kejari Sragen. Sedang Kajari Sragen, Victor Saut Tampubolon menyampaikan hasil ekspose menyimpulkan masih perlu pendalaman dan menunggu hasil audit kerugian negara dari BPKP.
Wardoyo