JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Mendagri Pantau Kewenangan Penjabat Walikota Terkait Pilkada

Mendagri Pantau Kewenangan Penjabat Walikota Terkait Pilkada

260
BAGIKAN

balaikotaSOLO–Kewenangan luas yang dimiliki Penjabat (Pj) Walikota, nanti tetap harus mendapat pengawasan ketat dari DPR dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Hal itu dilakukan untuk meminimalisasi penyalahgunaan wewenang selama masa transisi.

Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamaruizaman mengatakan, persoalan tersebut memang berpotensi muncul terjadi. Apalagi, jika yang akhirnya ditunjuk sebagai Pj adalah Sekretaris Daerah (Sekda) setempat.

“Soal Penjabat itu, makanya kami tekankan harus diawasi itu. Apalagi kalau yang ditempatkan ternyata Sekda di wilayah itu. Kadang ada juga yang ingin main aman dengan incumbent yang mencalonkan kembali,” kata dia, saat berbicara dalam Seminar Pilkada di Hotel Sahid Jaya, Selasa (24/2/2015).

Adanya kepentingan itu bisa saja terjadi mutasi atau promosi di masa transisi. Pihaknya juga meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ketat dalam mengawasi Penjabat yang ditempatkan nantinya.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri, sekaligus Juru Bicara Menteri Dalam Negeri Dodi Riyadmadji mengatakan, hal itu sudah diantisipasi dengan kewajiban Penjabat memberikan laporan secara berkala pada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Kewenangannya memang kurang lebih sama dengan kepala daerah definitif. Namun, kami tetap akan pantau kebijakan-kebijakan yang dilakukannya. Mereka juga wajib memberikan ke Kemendagri tiap bulan,” kata Dodi.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada, sebanyak 269 kabupaten/kota akan mengikuti Pilkada serentak tahun ini. Artinya, Pemprov harus segera mempersiapkan Penjabat yang akan ditugaskan di daerah.

Khusus di Jawa Tengah ada 16 kabupaten/kota yang akan dipimpin penjabat sementara karena ikut dalam Pilkada 2015. Meliputi Kota Semarang, Rembang, Purbalingga, Kebumen, Kota Surakarta, Boyolali, Kota Pekalongan, Blora, Kendal, Kota Magelang, Sukoharjo, Kabupaten Semarang, Purworejo, Wonosobo, Wonogiri dan Kabupaten Klaten.

Penjabat tersebut harus berasal dari birokrat eselon II. Namun, lebih ditekankan diambilkan dari Pemprov. Bukan dari birokrat di Tingkat II, meskipun eselonnya sudah memenuhi. Hal itu untuk meminimalisasi konflik kepentingan dari kalangan birokrat setempat dengan kepala daerah incumbent.

Sementara untuk posisi gubernur yang masa jabatannya berakhir, lanjut Dody, Penjabat yang ditunjuk merupakan birokrat eselon I dan ditunjuk langsung oleh Kemendagri.

“Kami minta Gubernur masing-masing daerah bisa mulai mempersiapkan itu. Setidaknya sejak dimulai pendaftaran calon harus sudah ada Penjabat yang ditunjuk. Di Kemendagri pengajuan itu akan diproses selama 12 hari kerja,” jelasnya.

Dini Tri Winaryani