JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Menteri Luar Negeri: Pidana Mati Bukan Masalah Sentimen Kepada Australia

Menteri Luar Negeri: Pidana Mati Bukan Masalah Sentimen Kepada Australia

200
BAGIKAN
Ilustrasi gantung diri.
Ilustrasi Pidana Mati

JAKARTA- Pemerintah Australia terus berupaya agar hukuman mati yang diputuskan pada 2 warga negaranya bisa tak dilakukan. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menegaskan vonis hukuman mati dilakukan murni sebagai langkah Indonesia melawan kejahatan luar biasa.

“Meski kami mengerti posisi pemerintah Australia, harus digarisbawahi isu ini murni isu hukum. Hukuman untuk melawan kejahatan luar biasa,” kata Retno dalam jumpa pers di kantor Kementerian Luar Negeri, Jalan Pejambon, Jakpus, Selasa (17/2/2015).

Ia mengatakan bahwa hukuman mati yang diputuskan oleh Kejaksaan Agung bukanlah sentimen pada satu negara melainkan langkah Indonesia memerangi peredaran narkoba yang semakin mengkhawatirkan. Karena itu ia meminta agar Australia menghormati keputusan pemerintah Indonesia yang tetap akan melakukan eksekusi mati pada Andre dan Myuran.

Alasan utama hukuman mati diterapkan karena kondisi Indonesia saat ini sudah darurat narkoba.

“Dalam perdagangan narkotika internasional, Indonesia menjadi negara terbesar yang menjadi target. Perdagangan narkoba ini sudah banyak mengambil nyawa warga Indonesia, menghancurkan masa depan keluarga mereka dan generasi muda Indonesia,” terangnya.

Mantan dubes Indonesia untuk Belanda ini menjelaskan soal hukuman mati yang menyita perhatian dunia ini. Ia mengatakan bahwa sesuai dengan putusan MK pada 30 Oktober 2007 hukuman mati tak melanggar HAM.

“Lebih jauh yang perlu digarisbawahi juga adalah HAM harus sejalan dengan kebijakan pemerintah dan moral negara,” sambungnya.

Ia mengatakan pemerintah Indonesia sudah melakukan kerja sama dengan lebih dari 10 negara terkait upaya melawan perdagangan narkotika. Yang terbaru yakni kerja sama dengan pemerintah Filipina saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja.

Ia juga menjelaskan bahwa dalam United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substance 1988 diberikan ruang pada suatu negara untuk memaksimalkan efektivitas penegakan hukum untuk pidana narkotika dan psikotropika dengan memperhatikan kebutuhan untuk mecegah kejahatan tersebut.

detikNews|Edward Febriyatri Kusuma