JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Nelayan Gunung Kidul Minta Kompensasi Pembatasan Penangkapan Lobster

Nelayan Gunung Kidul Minta Kompensasi Pembatasan Penangkapan Lobster

217
BAGIKAN

 

ilustrasi
ilustrasi

GUNUNG KIDUL  – Nelayan di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, meminta kompensasi terkait pembatasan penangkapan lobster yang diberlakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Ketua Paguyuban Nelayan Pantai Drini Marjoko, Rabu (4/2/2015)  mengaku keberatan dengan kebijakan pelarangan tersebut karena akan berdampak terhadap penghasilan nelayan.

Larangan itu diatur dalam Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/Men-KP/I/2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan.

“Untuk mencari lobster di atas 200 gram saat panen akan sulit,” katanya.

Dia berharap jika pemerintah melakukan pembatasan maka harus ada kompensasi misalnya pendirian keramba yang nantinya difungsikan untuk membudidayakan lobster yang ukurannya di bawah standar. Selain itu bagi nelayan yang menangkap di bawah standar bisa diberikan kompensasi berupa uang.

“Nanti setelah dua atau tiga bulan lansung bisa dijual karena beratnya sudah mencukupi,” katanya.

Nelayan lainnya, Yanto menambahkan di Gunung Kidul, nelayan tidak hanya fokus terhadap lobster karena tergantung musim tangkapan. Selain itu,mpemberian kompensasi merupakan hal wajar bagi nelayan jika dilarang menangkap.

“Ya kalau ingin berhasil harusnya ada kompensasi. Toh dalam aturan itu juga tidak ada sanksinya bagi orang yang melanggar,” katanya.

Ketua Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sadeng Wasimin mengatakan pihaknya mengetahui tentang peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang melarang menangkap rajungan lobster di bawah 200 gram per ekor.

“Nelayan sudah tahu larangan tangkap lobster, kepiting dan rajungan ukuran tertentu. Tapi masih ada nelayan nekat menangkap,” katanya.

Dia mengatakan peraturan menteri (permen) yang dikeluarkan Menteri Susi Pudjiastuti sudah tersosialisasi dengan baik.

Wasimin menduga aturan pembatasan tidak digubris lantaran Permen Kelautan dan Perikanan tidak diikuti dengan sanksi. “Bila tidak ada sanksinya akan percuma,” katanya.

Antara | Sutarmi