JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Normalisasi Kali Langsur Tak Bisa Dilakukan Tahun Ini

Normalisasi Kali Langsur Tak Bisa Dilakukan Tahun Ini

242
BAGIKAN
ilustrasi
ilustrasi

SUKOHARJO – Anggaran Rp 4,3 miliar dalam APBD Sukoharjo yang beberapa kali dipasang untuk mendukung normalisasi Kali Langsur dihapus. Disis lain, warga terus mendesak proyek normalisasi yang dihembuskan sejak beberapa tahun lalu segera direalisasikan. Sebab, imbas pendangkalan Kali Langsur sering meluap ke pemukiman warga ketika musim hujan tiba.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo, Agus Santosa mengatakan dalam APBD tahun 2015 ini anggaran senilai Rp 4,3 milar tidak lagi dicantumkan. Sebab masih perlu dibuat Memorandum of Understanding (MoU) dengan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) selaku penanggungjawab Kali Langsur.

Sehingga kemungkinan proyek normalisasi kali langsur urung dilaksanakan tahun ini. Mengingat, proses pembuatan perjanjian dengan BBWSBS tersebut belum juga kelar. “Tidak (dipasang anggaran dalam ABPD 2015, Red). Perlu dibuat perjanjina terlebih dahulu dengan BBWSBS,” terang sekda, Minggu (15/2/2015).

Sementara itu, warga Dukuh Klaseman, Kelurahan/Kecamatan Sukoharjo, Ngatman Budi Raharjo, mengatakan tidak sedikit wilayah yang terdampak luapan air Kali Langsur. Selain di kampungnya, beberapa wilayah lain seperti Cluringan, Setran, Parangjoro, Kecamatan Grogol dan Bulakrejo , Curidan Kecamatan Sukoharjo juga turut tergenang.

“Setiap musim hujan, luapan air Kali Langsur sering membanjiri tempat tinggal saya dan kampung lainnya. Ya mulai dari Carikan sampai Telukan, Grogol itu terdampak banjir. Jika normalisasi tidak segera dilakukan, pasti akan selalu kebanjiran,” ujar Ngatman.

Informasi yang didengar Mantan anggota DPRD Sukoharjo periode 2009-2014 ini, normalisasi Kali Langsur terganjal pembebasan tanah. Masih ada warga di wilayah lain yang tidak setuju dengan nilai ganti rugi tanah. “Kalau memang ada warga yang tidak setuju dengan rencana tersebut, lebih baik ditinggal. Karena warga yang tidak setuju tersebut justru tidak tinggal di sana,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Sukoharjo Achmad Hufroni mengatakan, normalisasi Kali Langsur memang mendesak. Sebab Anak Sungai Bengawan Solo tersebut sering memicu luapa banjir di tengah kota. Hanya saja, masih terganjal pembebasan tanah dan terkait Memorandum of Understanding (MoU) dengan BBWSBS selaku pengelola sungai.

Menurutnya, sejauh ini masih ada yang belum menyetujui harga pembebasan lahan. Mereka mematok harga diatas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). “MOU dengan BBWSBS itu diperlukan karena sungai langsur merupakan kewenangan mereka,” ujar Hufroni.

Sofarudin