JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Opini OPINI: Hukuman Mati Why Not

OPINI: Hukuman Mati Why Not

399
BAGIKAN

 

Peserta tengah berkonsentrasi dalam Kejuaraan Terbuka Menembak IPSC III Danjen Kopassus Open Championship 2014, Jumat (14/11/2014) di Markas Grup 2 Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Kandang Menjangan Kartasura | Foto: Maksum N F
Ilustrasi: Joglosemar/Maksum N F

Benni Setiawan

Dosen di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)

Peneliti Maarif Institute for Culture and Humanity

 

 

Pro dan kontra hukuman mati kembali menjadi perbincangan. Perbincangan semakin hangat saat dua duta besar (Brazil dan Belanda) meninggalkan Republik. Sikap ini menyusul ditolaknya permohonan pembatalan hukuman mati bagi terpidana Narkoba. Sikap serupa juga akan dilakukan oleh Dubes Australia jika dua warga negaranya (Andrew Chan dan Myuran Sukumaran) tetap dieksekusi mati oleh pemerintah Indonesia. Namun, Presiden Jokowi tetap menolak membatalkan grasi kelompok “Bali Nine” ini berdasarkan KeputusanPresiden (Keppres) No 9/G Tahun 2015‎. Pelaksanaan eksekusi mati pun tinggal menunggu waktu.

Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan hingga kini setidaknya 66 orang mengantre untuk dihukum mati terkait narkoba. Mereka akan menyusul enam terpidana yang telah dieksekusi di dua tempat berbeda, yaitu Boyolali dan Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Keenam terpidana narkoba itu adalah Namaona Denis (48) WN Malawi, laki-laki, pekerjaan swasta, kasus narkotika. Putusan PN tahun 2001, PT 2002, grasi ditolak 30 Desember 2015; Marco Archer Cardoso Moreira (52), WN Brazil, laki-laki, pilot pesawat terbang, diputus PN 2004; Daniel Enemuo (38) WN Nigeria, laki-laki, putusan PN 2004, PT 2004, kasasi 2005, grasi ditolak 30 Desember 2014;  Ang Kiem Soei alias Kim Ho alias Ance Tahir alias Tommi Wijaya (62), WNI, laki-laki, kelahiran Fak Fak Papua, Putus PN 2003, PT 2003, MA 2003, PK 2006, grasi ditolak 30 Desember 2014; Tran Thi Bich Hanh (WN Vietnam), perempuan, (37), wiraswasta, PN 2011, PT 2012, yang bersangkutan tidak mengajukan kasasi, langsung grasi dan ditolak; Rani Andriani alias Melisa Aprilia (WNI), kelahiran Cianjur, perempuan, diputus PN 2000, PT 2000, MA 2001, PK 2002, grasi ditolak 30 Desember 2014.

Bagi saya, hukuman mati bagi gembong dan bandar Narkoba adalah pas, sah, dan konstitusional. Pasalnya, Narkoba adalah musuh bangsa. Ia merusak generasi muda dengan kesenangan sesaat yang secara perlahan namun pasti memiskinkan dan membunuh jiwa merdeka. Pada mulanya manusia mendapat buaian akan mendapat ketenangan dengan mengkonsumsinya. Namun, dikemudian hari mereka akan ketagihan dan menjual apapun demi mendapatkan barang yang diinginkan. Kehidupan pun rusak dan hancur.

Narkoba pun tak ubahnya seperti hewan pemangsa yang rakus. Ia tidak pernah memandang status sosial. Apa pun dan siapa pun dapat menjadi mangsa yang lezat. Narkoba tidak hanya meracuni otak, namun menghancurkan kesadaran kemanusiaan yang beradab.

Maka, siapa yang menyebarkan, mengedarkan, memasok, memproduksi harus dilawan. Perlawanan bersama ini mewujud dalam tatanan hukum nasional. Yaitu, menghukum secara berat—sampai pada hukuman mati—bagi pengedar dan pemasok racun bangsa tersebut.  Pasalnya, mereka telah merusak moral dan merusak harapan bangsa di kemudian hari.

Langkah Berani

Penolakan grasi terpidana Narkoba oleh Presiden Jokowi merupakan langkah berani dan maju. Hukuman mati layak bagi mereka yang telah dengan sengaja ingin merusak moral bangsa. Bangsa dan negara Indonesia tak perlu takut tekanan dari luar negeri. Bangsa dan negara ini telah berdaulat atas kehidupannya sendiri.

Bandar Narkoba tak perlu diampuni. Mengampuni mereka sama artinya menggelar karpet merah bagi pemasok Narkoba dari berbagai penjuru dunia untuk masuk ke Indonesia. Indonesia perlu memberi efek jera kepada mereka agar, kawanannya tak lagi menggunakan jaringan yang telah terbangun untuk terus merusak mental anak bangsa.

Lebih lanjut, meminjam kajian, Jaser Audah, Maqashid al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law a Systems Approach,menghukum mati bandar Narkoba adalah dalam rangka menuju maslahat, yaitu sebuah proses pembangunan manusia. “Al-Maqashid seharusnya berupaya untuk merealisasikan “pembangunan manusia” melalui hukum islami; agar pencapaian al-Maqashid itu jadi lebih mudah untuk diukur dan dievaluasi secara empirik melalui standar-standar ilmiah kontemporer,” tulis Jaser.

Apa yang digagas Jaser Audah di atas selaras dengan temuan Perserikatan Bangsa-bangsa. Menurut laporan United Nation Development Program (UNDP; Program PBB untuk Pembangunan) menyebutkan sebagian besar negara berpenduduk mayoritas Muslim menduduki peringkat di bawah rata-rata yang diukur dari indeks komprehensif, yaitu Human Development Indexs (HDI)/Indeks Pembangunan Manusia.

Dalam kasus, di Indonesia misalnya, penyalahgunaan Narkoba mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Hasil penelitian tahun 2008 jumlah penyalahguna Narkoba mencapai 3,3 juta orang. Kemudian tahun 2011 menjadi 3,8 juta orang dan di 2013 mencapai lebih dari 4 juta orang.

Berdasarkan Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba pada 2011, angka prevalensi atau pengguna di Indonesia sebesar 2,2 persen atau 4,2 juta orang.  Adapun, Badan Narkotika Nasional memperkirakan jumlah pengguna Narkoba di Indonesia akan terus meningkat. Tahun 2015, diprediksi angka prevalensi pengguna Narkoba mencapai 5,1 juta orang. Menurut data yang sama, setidaknya 50 orang meninggal dunia per hari akibat Narkoba.

Menegakkan Hukum

Menilik data di atas, peredaran Narkoba di Indonesia semakin meninggi dari tahun tahun. Dengan demikian, semakin banyak orang yang tidak waras di Indonesia. Guna mengembalikan kewarasan itu, mendukung pemerintah melakukan dan menegakkan hukuman mati menjadi langkah sederhana menyelamatkan masa depan bangsa.  Terpidana mati kasus Narkoba tak perlu diampuni dan dibela. Mereka pantas mendapat ganjaran itu.

Penolakan grasi kasus Narkoba dan pelaksanaan eksekusi hukuman mati menjadi bukti nyata bahwa pemerintah berani melawan “arogansi” negara lain. Pemerintah ingin menunjukkan kepada negeri manca bahwa Republik ini tak dapat ditekan oleh kepentingan asing—khususnya dalam perang melawan Narkoba.

Eksekusi mati pun akan menimbulkan jera bagi jaringan Narkoba internasional. Mereka akan berpikir ulang untuk melancarkan aksi menghancurkan anak muda Indonesia dengan Narkoba.

Eksekusi mati yang mendapat tekanan dari dalam dan luar negeri merupakan ujian ketangguhan pemerintahan Jokowi-JK dalam memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum yang menjadi salah satu jargon kampanye pemilihan presiden lalu selayaknya mewujud dalam kehidupan nyata. Bukan hanya sekadar jargon pemanis bibir.

Keberanian untuk keluar dari jeratan tekanan dari pihak-pihak yang kontrahukuman mati dan pembelaan negeri manca terhadap warga negaranya menjadikan pemerintah semakin terhormat. Ia membuktikan diri bukan seorang “petugas partai”. Ia adalah pemimpin bangsa yang berkewajiban menjamin kehidupan yang lebih baik di masa mendatang.

Pada akhirnya, bangsa Indonesia saat ini dalam darurat Narkoba. Indonesia tidak hanya akan menjadi pasar potensial Narkoba. Namun, telah menjadi lahan subur tumbuh dan berkembangnya bisnis haram ini. Indonesia pun menuju negeri produsen narkoba. Oleh karena itu, menghukum mati gembong Narkoba dan tidak tunduk atas tekanan luar negeri dapat menegakkan sendi hukum dan mengembalikan muruah bangsa Indonesia.