JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Opini OPINI: Keraton Menjadi Acuan Moral

OPINI: Keraton Menjadi Acuan Moral

264
BAGIKAN

Ilustrasi
Ilustrasi

Begog D Winarso

Mantan Ketua Dewan Kehormatan PWI Solo

 

Tiadanya reaksi bernuansa menentang atau menolak dari kerabat Keraton Surakarta Hadiningrat (Kasunanan) yang tergabung dalam kubu Koes Murtiyah soal palilah, izin, dari Raja Paku Buwono (PB) XIII Hangabehi terkait penggunaan Alun-alun Utara (Alut) untuk Pasar Darurat Klewer dengan konpensasi uang, mengindikasikan konflik di internal keraton sejak 2004 sudah paripurna.

Bersatunya kerabat keraton utamanya anak turun mendiang PB XII yang kini mengelola keraton sangat diharapkan warga Solo, Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta, dan kerabat keraton yang bukan titisan PB XII. Dengan rukunnya kembali mereka, keraton menjadi semakin tertata apik, baik administrasi maupun bidang-bidang lainnya, sehingga keraton eksis dan berkembang sebagai cagar budaya yang kuncoro. Tak kalah pentingnya, dana hibah dari Pemrov Jateng Rp 1 miliar lebih dan Rp 300 juta dari Pemkot Surakarta setiap tahun, dipastikan akan lancar mengalir.

Sejak kubu Murtiyah pecah kongsi dengan kubu kakak kandungnya, Raja Hangabehi, dana hibah dihentikan oleh Pemprov Jateng mapun Pemkot Surakarta lantaran kedua kubu saling mengklaim sebagai pihak yang paling sah menerima dana hibah. Sejak itu pula, di keraton muncul dualisme kewenangan dan tanggung jawab. Warga Solo pun bingung dan banyak yang mengecam konflik antara kubu Murtiyah dan kubu Raja Hangabehi. Bahkan, ada pula yang menuding pertengkaran sengit kedua kubu berebut mengelola dana hibah.

Akibat konflik internal itu kubu Murtiyah tidak mengakui status Asih sebagai permaisuri Raja Hangabehi. Asih, wanita dari pedalaman Kabupaten Sragen dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga Raja Hangabehi – sewaktu belum menjadi raja dan beristrikan Winarni – dinikahi Hangabehi setelah ia menceraikan Winarni. Pasangan Hangabehi-Asih kini dikaruniai satu anak laki-laki.

Bisa dibayangkan betapa serunya konflik di internal keraton. Padahal, di antara kerabat yang berseteru merupakan saudara satu ibu. Bisa disebut di sini, Hangabehi dan Benowo yang berada di satu kubu adalah saudara satu ibu dengan Murtiyah. Di kubu Murtiyah, antara lain terdapat nama Koespiyah (istri Satrio Hadinagoro) dan Puger juga satu ibu kandung dengan Hangabehi maupun Murtiyah. Saudara tiri mereka yang jumlahnya kurkuran pun terbelah. Misalnya, Tedjowulan, salah satu adik tiri Hangabehi, berada di kubu sang raja.

Apakah kedua kubu akan berseteru selamanya? Dan, apakah keraton dibiarkan coreng moreng seperti sekarang? Sulit menjawabnya karena mereka masing-masing punya argumentasi. Tetapi tiadanya penolakan dari kubu Murtiyah soal izin Pasar Darurat Klewer di Alut oleh Raja Hangabehi– setidaknya sampai pekan lalu – bisa kita maknai kedua kubu sudah akur, damai. Rupanya kubu Murtiyah “patuh” dengan seruan sang raja bahwa kerabat keraton agar tidak campur tangan terkait pemberian izin tersebut.

“Sinuhun (Raja Hangabehi) minta tidak ada kerabat atau pihak yang mengatasnamakan keraton, ikut campur tangan dalam masalah pasar sementara,” kata Ferry Firman Nurwahyu, kuasa hukum Raja Hangabehi (Joglosemar, 2/2). Pasar sementara yang dimaksud dia adalah Pasar Darurat Klewer di Alut.

Empati      

Apabila benar adanya bahwa kubu Murtiyah legawa dengan permintaan raja tersebut Pemkot dan pedagang korban kebakaran Pasar Klewer pantas bersyukur dan mengucapkan matur nuwun kepada raja dan kerabat keraton. Pedagang pasti menilai bahwa raja dan kerabat keraton berhati mulia, dan sangat empati kepada mereka sebagai korban kebakaran Klewer. Meski, dengan kompensasi Rp 2,5 miliar per tahun untuk penggunaan Pasar Darurat Klewer di Alut, raja dan kerabat keraton bisa kompak, satu kata, demi kepentingan masyarakat luas dalam hal ini pedagang korban kebakaran Klewer. Suatu kebijakan yang pantas dipuji oleh siapapun.

Pedagang sudah tentu sangat berharap Pemkot secepatnya membangunan Pasar Darurat Klewer di Alut. Diharapkan pula Pemkot dan DPRD harus satu kata demi segera terwujudnya pasar darurat ini.

Kembali pada perdamaian kubu Murtiyah dan kubu Raja Hangabehi. Kita mengimbau kedua kubu bisa sama-sama luluh atine dengan menjadikan “penyewaan” Alut untuk Pasar Darurat Klewer sebagai momentum rekonsiliasinya. Mereka duduk satu meja berembuk dengan kepala dingin membahas perdamaiannya demi eksistensi keraton ke depan. Bolehlah pula mereka membahas uang sewa yang oleh Pemkot maupun Raja Hangabehi disebut “kompensasi”. Dana tersebut akan digunakan untuk apa saja, yang intinya demi kemajuan keraton dengan tidak merugikan satu dan lainnya.

Andaikan dana kompensasi yang jumlahnya tidak sedikit itu dibagi rata semua kerabat keraton, Pemkot dan masyarakat Solo pun tidak akan dirugikan. Dana kompensasi adalah hak penuh keraton sebagai lembaga, bukan hak pribadi raja maupun kerabat secara perorangan atau kelompok. Maka, sikap bijak dan adil Raja Hangabehi sangat diperlukan dalam konteks pemanfaatan atau penggunaan dana kompensasi. Pola komunikasi saling menghargai harus dijalankan oleh raja agar adanya dana kompensasi tidak memicu masalah baru di internal keraton.

Para priyagung keraton itu jangan ragu dan malu meniru sikap atau watak para abdi dalem keraton. Dalam situasi keraton sekarang yang ora cetha alang ujure , tidak jelas posisi politis, ekonomis maupun sosialnya, para abdi dalem tetap setia mengabdi. Mereka menjaga pintu-pintu utama keraton atau tugur – berjaga dan berdoa semalaman – adalah contoh kesetiaan abdi dalem yang sungguh mentakjubkan. Mereka dengan setia mengabdi karena menganggap keraton membawa tuah, berkah, bagi kehidupannya. Ini artinya, keraton masih menjadi acuan moral, etika maupun estetika.

Kita meyakini, Raja Hangabehi dan saudara-saudaranya masih punya moral dan etika. Ingat pulalah pepatah leluhur Jawa: Rukun agawe sentoso, crah agawe bubrah. Hayo pilih yang mana Raja Hangabehi dan kerabatnya?