JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Opini OPINI: KPK dan Sejarah Pajak

OPINI: KPK dan Sejarah Pajak

331
BAGIKAN

 

Ilustrasi
Ilustrasi

Heri Priyatmoko

Penulis buku Jejak Pajak Indonesia: Dari Mataram Kuno hingga Budi Oetomo (2014)

 

Bagi masyarakat yang melek politik, bohong jika kemarin tidak terkejut atas aksi Bareskrim Mabes Polri menangkap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto. Tokoh KPK yang ditakuti para koruptor ini digelandang sewaktu mengantarkan buah hatinya ke sekolah. Namun tak memakan waktu berhari-hari, Polri akhirnya melepaskan BW setelah gelombang kritik dan desakan publik makin membesar.

Peristiwa tersebut dimaknai sebagai upaya Polri mempreteli kekuatan KPK. Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad juga ditarik dalam pusaran konflik politik yang sudah basi. KPK adalah penjaga negeri dari para “tikus” yang tega merampok uang rakyat. Sehingga, tak perlu heran bila pejabat yang “tak sehat” menginginkan lembaga ini kukut. Orang yang terkena bidikan KPK, pastinya sulit untuk meloloskan diri.

Masih segar dalam ingatan kasus pegawai pajak Gayus Tambunan terkuak berkat kerja keras KPK. Meski berpangkat rendah, rekening Gayus cukup gembrot. Negara mengalami kerugian yang besar akibat aksi Gayus dan pejabat lainnya.

Perlu dibentangkan kisah pajak dari waktu ke waktu.Terkisah, raja era fase Hindu-Budha dipandang sebagai titisan dewa menguasai alam beserta isinya. Dengan konsep dewaraja, penguasa punya kekuatan mutlak memerintah rakyatnya, termasuk mengatur sektor pajak. Dari sumber prasasti, tergambar model pajak berikut penggunaannya. Prasasti Rukam dinasti Mataram Kuno (900 M) menceritakan, raja menunjuk seorang warga menjadi kepala daerah dan diserahi tugas merawat dan memberi persembahan bangunan suci. Ongkos operasionalnya diambil dari penghasilan pajak desa, selain penduduk wajib kerja bakti. Pihak “negara” tidak mengeluarkan uang sepeser pun dalam memelihara fasilitas keagamaan.

Terdapat prasasti lain mewartakan informasi dari masa klasik, raja mengurangi pajak dari suatu desa untuk membiayai pemeliharaan bendungan. Aneka jenis pajak, yakni pajak hasil sawah, pagangan, kebun sirih, tepian-tepian, sungai dan rawa. Model pajak tradisional yang diterapkan kurun waktu itu bersifat kolektif atawa ditanggung bersama, bukan beban individu seperti sekarang.

Praktik penarikan dan penggunaan pajak tradisional rawan terjadi penyimpangan. Masalah pejabat pajak yang bernafsu serakah mencoba memungut pajak lebih banyak dari yang semestinya dibayar penduduk, telah ditemukan periode Raja Dyah Belitung. Diberitakan bahwa seorang warga melapor ke petinggi kerajaan lantaran tidak sanggup membayar pajak yang sudah ditetapkan. Mereka merasa pegawai pajak keliru mengukur tanahnya, sehingga jumlah pajak membengkak. Raja bergegas memerintahkan bawahannya supaya area sawah itu diukur ulang. Dan benar, pejabat pajak itu sengaja mencari keuntungan demi kantong pribadi dari pajak yang harusnya dibayar penduduk.

Sang waktu melaju cepat. Era Sultan Agung dan penerus dinasti Mataram Islam, konsep kekuasaannya bukan lagi dewaraja, melainkan wali Tuhan. Kendati demikian, kedudukannya tetap tinggi dan menguasai tanah berikut isinya. Dialah pemilik semua tanah.

Pajek menjadi tumpuan hidup atau sumber penghasilan keraton. Perbaikan jalan, biaya hidup pejabat, bahkan rumput untuk kuda raja diambil dari pajak. Pajak tak melulu berwujud duit, bisa berbentuk barang atau tenaga. Daerah tertentu “dibebani” suatu barang demi menunjang aktivitas keraton. Taruhlah misal, desa di Klaten menyediakan beras untuk keperluan dapur keraton, dan hutan desa di Wonogiri menghasilkan kayu untuk perbaikan bangunan istana. Realitas ini dalam paham sejarah Jawa disebut asok bulu bekti glondong pangareng-areng.

Historiografi Indonesia mengekalkan Raffles sebagai tokoh peletak dasar kedua bagi berdirinya negara modern, melalui sistem perpajakan. Pajak tanah yang disusun Raffles merupakan konsepsi kekuasaan Barat sebagai pengganti raja-raja Jawa. Raffles punya hak daulat untuk seluruh daerah kekuasaannya meliputi Jawa Barat, pesisir Jawa, Kedu dan Pacitan. Para petani ataupun pemilik tanah membayar pajak secara langsung. Pajak bukan lagi beban desa atau kelompok seperti sistem pajak ala kerajaan Mataram kuno dan Mataram Islam, melainkan tanggung jawab pribadi. Model pajak modern inilah yang kemudian hari diadopsi negara Indonesia.

Pengalaman sejarah menyisipkan pesan arif bagi manusia Indonesia sekarang dan mendatang. Jangan dikira dalam riwayat pelaksanaan pemungutan pajak oleh “negara”, tidak pernah timbul gejolak sosial. Dekade kedua abad XIX, de java oorlog alias Perang Jawa meletus salah satu penyebabnya, yakni beban pajak yang sangat tinggi. Raja kurang peka terhadap penderitaan rakyat gara-gara dibebani pajak tinggi merupakan sumber malapetaka. Petinggi istana dan bupati menyewakan pos pabean kepada komunitas Tionghoa, dan jumlah posnya tidaklah sedikit.

Peter Carey (2012), sejarawan penulis paling ambisius tokoh Pangeran Diponegoro, menyoroti kasus Tionghoa menaikkan pajak pos bisa dua kali lipat dari harga sewa. Pedagang ternak yang hendak ke pasar acap mengalami nasib sial alias buntung. Pedagang membawa ternaknya melewati beberapa pos, namun sampai di ujung pos ternak itu sudah terjual lantaran ludes untuk membayar angka pajak yang mencekik. Walhasil, isu pajak diangkat para “pemberontak” untuk menggelorakan perlawanan terhadap pemerintah yang dinilai semena-mena dan lalim.

Pajak menjadi bagian integral dari politik-ekonomi sebuah negara. Pembentukan nation state (negara kebangsaan) tidak mungkin tanpa sistem perpajakan yang menyeluruh. Menjelang hancurnya kekuasaan Jepang di Indonesia, para tokoh Indonesia dikasih kesempatan oleh pemerintah Jepang supaya menyiapkan kemerdekaan sekaligus membahas syarat berdirinya suatu negara. Dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 29 April 1945. Selama rapat BPUPKI berlangsung, soal keuangan, termasuk di dalamnya ihwal pajak, turut dirembug.

RM AB Kusuma (2004) memaparkan, Muhammad Yamin menyerukan bea dan cukai diatur sedemikian rupa, sehingga penghasilan negara menjadi besar dan kesejahteraan terpenuhi. Dr Radjiman lantang menyuarakan keuangan negara terdiri dari pajak, dan pemungutan pajak harus diatur hukum. Lantas, para pemikir bangsa menuangkan masalah pajak ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 Hal Keuangan. Regulasi tersebut menjadi fondasi hukum perpajakan nasional yang wajib ditaati masyarakat Indonesia. Terkait soal pengelolaan pajak yang disalurkan untuk pembangunan negara, dibentuk departemen keuangan. Gagasan itu yang dilaksanakan sampai detik ini, dan roda pemerintahan Indonesia menggelinding berkat pajak rakyat.

Ringkas kata, pajak ialah “nyawa” suatu negara untuk tetap tegak berdiri. Maklum bila kita dongkol dan kecewa mendengar oknum pejabat yang mengurusi pajak malah berperilaku korup. Warga berhak pula mencak-mencak jika tidak menerima imbal balik berupa perbaikan fasilitas umum yang baik atas pajak yang kita setorkan. Mestinya, para petugas negara juga takut dengan ragam kasus penyimpangan pajak yang merugikan negara itu dapat memicu gejolak sosial.

Pajak bak makanan lezat untuk ditilep. Selama ini, KPK telah berjuang sekuat tenaga membersihkan rumah Indonesia dari “tikus-tikus” yang menggondol duit negara untuk kepentingan partai atau pribadi. Bukan tanpa alasan rakyat Indonesia bersikeras menyelamatkan KPK yang hendak dilumpuhkan dengan cara sistematis. Save KPK!